Film menembus 2 juta penonton

Film Korea The Assassins meraih lebih dari 2 juta penonton dalam 11 hari setelah mulai diputar pada 23 September. Angka tersebut tercatat pada pukul 14.35 tanggal 3 Oktober, menurut data penjualan tiket bioskop nasional Korea Selatan.

Film ini mencapai 1 juta penonton hanya dalam empat hari. Dalam sekitar satu minggu berikutnya, jumlah penontonnya bertambah 1 juta lagi—sebuah laju yang menunjukkan bahwa kontroversi di seputar film belum menghentikan minat masyarakat untuk menontonnya.

Meski pemutaran film dipersoalkan dan agenda promosi dibatalkan, jumlah penonton tetap bertambah hingga melewati 2 juta.

Kisah fiksi yang berangkat dari peristiwa sejarah

Disutradarai Hur Jin-ho, yang dikenal lewat film Christmas in August dan One Fine Spring Day, The Assassins mengambil latar peristiwa penembakan terhadap Yuk Young-soo pada 1974. Yuk adalah istri mantan presiden Korea Selatan Park Chung-hee.

Ceritanya mengikuti seorang penyidik dan sejumlah jurnalis yang mempertanyakan hasil penyelidikan saat itu, lalu berusaha menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, film ini membangun cerita di sekitar pertanyaan mengenai proses penyelidikan dan pencarian kebenaran, bukan sekadar menggambarkan kembali peristiwa sejarah.

Peristiwa yang menjadi latarnya menyangkut masa politik Korea Selatan yang sensitif. Karena itu, cara film mengolah kejadian tersebut dan penafsiran penonton atas cerita di dalamnya ikut menjadi bagian dari perdebatan publik.

Perbedaan antara cerita film dan kesimpulan sejarah

Perdebatan muncul setelah sejumlah politisi dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), salah satu partai politik utama di Korea Selatan, menilai film tersebut mengarahkan kecurigaan kepada Park Chung-hee dan pihak lain sebagai dalang. Mereka menuntut pemutaran dihentikan dan meminta adanya hukuman hukum.

Namun, Hur Jin-ho menyatakan bahwa ia tidak membuat film dengan anggapan bahwa Park adalah dalang di balik peristiwa tersebut. Penjelasan sutradara itu penting dalam memahami perbedaan antara tuduhan para pengkritik dan maksud yang ia nyatakan sebagai pembuat film.

Tuntutan politik terhadap film

Pada 29 September, Jo Eun-hee, anggota parlemen yang menjadi koordinator PPP di Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Majelis Nasional, menyatakan bahwa Hur seharusnya dipanggil untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan parlemen atau hadir sebagai saksi.

Anggota parlemen Joo Jin-woo juga meminta agar keuntungan yang diperoleh film dikembalikan. Tuntutan tersebut memperluas kontroversi: perdebatan tidak hanya menyangkut isi film, tetapi juga kemungkinan konsekuensi hukum dan keuangan bagi pihak yang terlibat dalam produksinya.

Pemanggilan dalam pemeriksaan parlemen berarti seseorang diminta memberikan keterangan kepada anggota parlemen. Langkah seperti itu berbeda dari keputusan pengadilan, sehingga tuntutan politik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa film atau pembuatnya telah melanggar hukum.

  • Para politisi yang mengkritik film menuntut pemutarannya dihentikan.
  • Mereka juga meminta tindakan hukum terhadap pihak yang membuat film.
  • Salah satu anggota parlemen mengusulkan agar keuntungan film dikembalikan.

Ancaman terhadap pemain mengubah jadwal promosi

Kontroversi kemudian meluas menjadi serangan pribadi yang menyasar para pemain, termasuk informasi pribadi dan kegiatan iklan mereka. Karena mempertimbangkan keselamatan pemain dan kru, pihak produksi membatalkan seluruh sesi temu penonton di bioskop yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Oktober.

Acara yang terkait Festival Film Internasional Busan juga ikut berubah. Kehadiran aktor Yu Hae-jin dan Lee Min-ho pada pembukaan festival tanggal 6 Oktober, serta acara panggung terbuka pada 7 Oktober, dibatalkan.

Sesi temu penonton biasanya menjadi kesempatan bagi pemain untuk berjumpa dengan penonton, menyapa mereka, dan berbicara tentang film. Pembatalan agenda seperti ini memperlihatkan bagaimana serangan terhadap individu dapat berdampak langsung pada kegiatan promosi sebuah karya.

Kritik tidak sama dengan tuntutan agar karya dilarang

Hur menyatakan bahwa sebuah film tentu dapat menerima kritik, termasuk kritik keras terhadap sudut pandang atau cara penggambaran peristiwa. Namun, menurutnya, ketidaksetujuan terhadap sebuah karya dan tuntutan agar karya itu tidak boleh ada merupakan dua hal yang berbeda.

“Kritik boleh disampaikan sebanyak apa pun. Namun, tidak setuju dengan sebuah karya dan menganggap karya itu tidak boleh ada adalah dua hal yang sama sekali berbeda.”

Pernyataan tersebut menempatkan kontroversi film ini dalam perdebatan yang lebih luas mengenai kebebasan berkarya dan tanggung jawab dalam menggambarkan sejarah. Penonton dapat menilai isi film, sementara perbedaan pendapat semestinya disampaikan tanpa berubah menjadi serangan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan.

Apa yang akan menentukan kelanjutan kontroversi?

Jumlah penonton yang terus meningkat menunjukkan bahwa polemik politik dan pembatalan promosi belum menghentikan minat masyarakat. Namun, angka tiket saja tidak dapat menjelaskan apakah penonton datang karena tertarik pada kisah sejarahnya, ingin menilai sendiri film yang dipersoalkan, atau terdorong oleh perhatian besar terhadap kontroversi.

Ke depan, perhatian kemungkinan akan tertuju pada dua hal: bagaimana film ini terus diterima oleh penonton dan apakah tuntutan para politisi berkembang menjadi proses resmi. Sejauh informasi yang tersedia dalam laporan ini, tuntutan penghentian pemutaran dan pengembalian keuntungan masih merupakan permintaan dari sejumlah politisi, bukan keputusan hukum yang telah dijatuhkan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya membedakan kritik terhadap isi film dari intimidasi terhadap orang-orang yang membuatnya. Perdebatan tentang sejarah dapat melibatkan pandangan yang berlawanan, tetapi keselamatan pemain dan kru tetap menjadi persoalan nyata ketika serangan pribadi memaksa acara publik dibatalkan.