Setelah pemerintah mengumumkan hasil penanganan, termasuk penghentian operasi 66 situs bermuatan eksploitasi seksual, diberitakan bahwa situs yang menggunakan nama sama dengan dua di antaranya tetap dapat diakses. Polisi menilai situs-situs itu sebagai “situs tiruan”, bukan sebagai tanda bahwa situs lama secara resmi kembali beroperasi. Namun, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah pengelola situs lama dan situs tiruan itu orang yang sama.
Latar belakang dan konteks
Menurut pemberitaan, ‘ㄱ’ dan ‘ㄴ’ dapat diakses pada tanggal 4 tanpa jaringan privat virtual (VPN, teknologi untuk melewati atau melindungi koneksi internet). Materi eksploitasi seksual baru diunggah ke kedua situs sekitar setiap lima menit, dan jumlah penayangan video mencapai 1,15 juta kali. Masing-masing situs juga memasang 40 dan 28 banner promosi situs perjudian.
Waktu kemunculan kembali situs-situs tersebut juga menjadi sorotan. Diberitakan bahwa ‘ㄱ’ dan ‘ㄴ’ mengumumkan pembukaan situs pada 18 Agustus, hanya seminggu setelah polisi melimpahkan kasus pengelola situs lama kepada jaksa. Kemudian, pada 22 September, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (성평등가족부), Badan Kepolisian Nasional Korea (경찰청), Komisi Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi (방송미디어통신위원회), serta Komisi Peninjauan Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi (방송미디어통신심의위원회) mengumumkan hasil penanganan, termasuk penghentian operasi 66 situs bermuatan eksploitasi seksual, termasuk kedua situs tersebut. Pemberitaan menyebutkan bahwa saat pemerintah mengumumkan hasil tersebut, pemerintah belum mengetahui pengumuman pembukaan situs-situs itu.
Polisi saat ini menduga kedua situs tersebut merupakan situs tiruan yang dioperasikan oleh pengelola lain dengan mengganti domain (alamat internet). Seorang pejabat Badan Kepolisian Nasional Korea mengatakan bahwa video di situs-situs itu berbeda dari video yang disita dalam proses penangkapan pengelola situs lama. Pada saat yang sama, polisi juga tetap menyelidiki kemungkinan bahwa pengelola situs yang sebelumnya dilacak dan pengelola situs tiruan adalah orang yang sama. Karena itu, kesamaan nama situs saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pengelolanya sama.
Seorang pejabat Komisi Peninjauan Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi mengatakan bahwa situs tersebut terus berganti URL (alamat internet), dan bahwa setelah alamat baru ditemukan, akses akan diblokir melalui proses peninjauan dan pengambilan keputusan. Namun, menemukan alamat lalu memblokirnya merupakan tantangan yang berbeda dari memutus basis operasi dan sumber pendapatan situs. Seorang pejabat Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menjelaskan bahwa sekalipun layanan hosting (penyewaan server) dihentikan, pengelola dapat membuat kontrak dengan penyedia lain.
Arti berita ini
Kasus ini menunjukkan bahwa memblokir akses ke satu situs saja tidak cukup untuk mengakhiri peredaran konten ilegal. Jika pengelola mengganti alamat atau menggunakan server dari penyedia lain, pemblokiran lanjutan diperlukan, dan menemukan alamat baru dalam proses penanganan juga dapat memerlukan waktu. Seperti dijelaskan pejabat Komisi Peninjauan Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi, mekanisme peninjauan, pengambilan keputusan, dan pemblokiran setelah alamat baru ditemukan membutuhkan pelacakan yang berkelanjutan.
Struktur pendapatan juga menjadi salah satu aspek penanganan. Seorang pejabat Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mengatakan bahwa sebagian besar pendapatan situs ilegal berasal dari iklan situs perjudian dan menyebut amendemen undang-undang yang melarang pemasangan iklan di situs ilegal sebagai hal yang mendesak. Ini merupakan seruan agar pendapatan dari iklan dihentikan, selain pemblokiran situs dan penyelidikan terhadap pengelolanya. Namun, pemberitaan tidak memastikan kapan amendemen undang-undang akan dilakukan atau langkah apa yang akan disiapkan.
Bagi pengguna, anggapan bahwa “sekadar menonton tidak masalah” juga belum tentu benar. Pengacara Lee Kyung-ha (이경하) mengatakan bahwa menonton materi eksploitasi seksual juga dapat dikenai hukuman, tetapi kasus-kasus terkait belum banyak terhimpun. Ia berpendapat bahwa penyelidikan dan hukuman perlu diterapkan bukan hanya kepada pengelola, tetapi juga kepada penonton yang mengunduh, berkomentar, atau mendaftar sebagai anggota. Ini adalah pandangan yang disampaikan pengacara tersebut; berdasarkan artikel saja, hukuman spesifik atau persyaratan penerapannya untuk setiap tindakan tidak dapat dipastikan.
Sebagai contoh, sekalipun menemukan situs dengan nama yang sama seperti situs yang pernah dikenal, jangan menyimpulkan hanya berdasarkan nama bahwa pengelola lama telah kembali atau situs tersebut aman. Polisi mempertimbangkan kemungkinan pengelolanya berbeda, tetapi juga menyelidiki kemungkinan bahwa pengelolanya orang yang sama.
Kim Yeo-jin (김여진), direktur Pusat Respons Kekerasan Seksual Siber Korea (한국사이버성폭력대응센터), mengatakan bahwa selain langkah-langkah untuk mencegah peredaran, diperlukan perbaikan menyeluruh pada sistem pendidikan agar perempuan diperlakukan sebagai warga negara, serta cetak biru dari pemerintah. Pandangan ini mencerminkan perlunya menangani bukan hanya teknologi pemblokiran atau penyelidikan, tetapi juga tindakan mengonsumsi materi eksploitasi seksual serta pandangan masyarakat terhadapnya.
Informasi terkait aturan dan dukungan
Panduan hukum internal (L1) menjelaskan bahwa penentuan apakah sesuatu tergolong pornografi tidak dilakukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya ketelanjangan atau ekspresi tertentu, melainkan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh isi dan cara pengungkapan, lingkup serta situasi penyebarannya, dan faktor-faktor lain. Panduan itu juga membedakan kecabulan, sifat terbuka bagi umum—yakni apakah sesuatu dapat dilihat oleh banyak orang—dan distribusi melalui jaringan informasi dan komunikasi sebagai persoalan hukum yang berbeda. Karena itu, kriteria umum pornografi dalam panduan ini saja tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan kesimpulan hukum yang berlaku bagi video di situs-situs tersebut atau tindakan menonton maupun mengunduhnya.
Panduan tersebut juga memuat putusan bahwa berkas program komputer yang cabul tidak termasuk “dokumen, gambar, film, atau benda lain” dalam tindak pidana mempertunjukkan kepada umum menurut Undang-Undang Pidana (형법), serta penjelasan bahwa penjualan materi pornografi melalui jaringan komunikasi dapat dihukum sebagai pelanggaran undang-undang terkait jaringan informasi dan komunikasi (정보통신망 관련 법률). Hal-hal ini merupakan keterangan rujukan yang menunjukkan bahwa persoalannya dapat berbeda bergantung pada bentuk berkas atau cara distribusinya, bukan penilaian langsung mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan menonton, berkomentar, atau mendaftar sebagai anggota yang disebut dalam artikel. Sebagian ketentuan dan kasus yang dikutip dalam panduan didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat itu. Dalam situasi nyata, peraturan yang berlaku saat ini dan fakta-fakta spesifik perlu diperiksa.
Fakta yang telah dikonfirmasi dan hal yang belum diketahui
Fakta yang telah dikonfirmasi
- Diberitakan bahwa kedua situs menggunakan nama yang sama dengan situs lama dan dapat diakses pada tanggal 4.
- Materi eksploitasi seksual baru diunggah sekitar setiap lima menit, dan jumlah penayangan video mencapai hingga 1,15 juta kali.
- Polisi menduga kedua situs itu merupakan situs tiruan dan menjelaskan bahwa video yang dipasang berbeda dari video lama.
- Polisi sedang menyelidiki kemungkinan bahwa pengelola situs yang sebelumnya dilacak dan pengelola situs tiruan adalah orang yang sama.
- Pada 22 September, kementerian dan lembaga terkait mengumumkan hasil penanganan, termasuk penghentian operasi 66 situs, termasuk kedua situs tersebut.
Hal yang belum diketahui
- Identitas sebenarnya dari pengelola situs tiruan belum dikonfirmasi.
- Pemberitaan tidak menyebutkan apakah penyelidikan telah memastikan bahwa pengelola situs lama dan pengelola situs tiruan adalah orang yang sama.
- Tidak diketahui kapan dan dengan cara apa pemerintah serta lembaga penegak hukum akan memblokir atau menindak situs tiruan tersebut.
- Belum diketahui kapan dan dengan isi seperti apa amendemen undang-undang yang melarang pemasangan iklan di situs ilegal akan diajukan.
Hal yang perlu diperhatikan pembaca
- Jika muncul situs dengan nama yang sama, jangan menilai hanya dari namanya bahwa situs lama telah kembali atau siapa pengelolanya. Perlu memeriksa hasil penyelidikan polisi dan keterangan lembaga terkait mengenai pemblokiran.
- Tanggung jawab hukum atas tindakan menonton, mengunduh, berkomentar, atau mendaftar sebagai anggota terkait materi eksploitasi seksual dapat menimbulkan persoalan berbeda, bergantung pada tindakan dan karakter spesifik konten. Hindari tindakan tersebut dan, jika membutuhkan penilaian hukum, periksa peraturan yang berlaku saat ini.
- Perkembangan penanganan pemblokiran dan struktur pendapatan yang disoroti dalam pemberitaan merupakan persoalan terpisah dari amendemen undang-undang. Masing-masing perlu dipantau melalui pengumuman lanjutan dari kementerian dan lembaga terkait.
