Jepang menghadapi tekanan ganda: penduduk menua dan biaya perawatan meningkat

Jepang kembali memperdebatkan siapa yang seharusnya membayar lebih untuk layanan perawatan jangka panjang. Perdebatan itu menguat setelah jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas untuk pertama kalinya melampaui 100 ribu orang.

Data yang diumumkan menjelang Hari Penghormatan kepada Lansia pada September menunjukkan terdapat 107.677 orang berusia 100 tahun atau lebih. Perubahan demografis ini penting karena kebutuhan akan bantuan sehari-hari dan layanan perawatan dapat meningkat seiring bertambahnya usia penduduk.

Pada 1963, ketika pencatatan pertama dilakukan, jumlah warga berusia 100 tahun ke atas hanya 153 orang. Artinya, jumlah tersebut kini lebih dari 700 kali lipat dibandingkan angka awal; sekitar 88 persen dari kelompok usia ini adalah perempuan.

Bertambahnya jumlah warga lanjut usia bukan hanya soal angka harapan hidup. Perubahan itu juga meningkatkan kebutuhan layanan perawatan, tenaga pendamping, dan pembiayaan untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Belanja perawatan hampir tiga kali lipat sejak 2000

Jepang memiliki sistem asuransi perawatan jangka panjang yang dikenal sebagai kaigo hoken. Sistem ini membantu membiayai layanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk menjalani aktivitas sehari-hari atau memperoleh perawatan di rumah maupun fasilitas khusus.

Sejak sistem tersebut mulai diterapkan pada 2000, pengeluaran untuk manfaat perawatan terus membesar. Pada 2024, nilainya mencapai 13,2973 triliun yen, atau sekitar tiga kali tingkat pengeluaran pada tahun pertama penerapannya.

Kenaikan itu membuat pemerintah menghadapi persoalan pembiayaan yang sulit dihindari. Jika semakin banyak orang membutuhkan layanan, dana yang diperlukan juga bertambah; sementara itu, pemerintah harus menentukan bagaimana beban tersebut dibagi antara pengguna layanan dan kelompok pembayar iuran.

Sebagai gambaran sederhana, ketika seseorang menggunakan layanan perawatan, asuransi menanggung sebagian biaya dan pengguna membayar sisanya. Jika jumlah pengguna dan lamanya perawatan meningkat, total biaya sistem dapat naik meskipun aturan pembayaran setiap orang tidak berubah.

Pokok usulan: memperluas kelompok yang membayar 20 persen

Pada prinsipnya, pengguna layanan perawatan di Jepang membayar 10 persen dari biaya yang ditetapkan. Namun, kelompok dengan penghasilan tertentu sudah dikenai tingkat pembayaran lebih tinggi, yakni 20 persen atau 30 persen.

Pembahasan terbaru berfokus pada kemungkinan memperluas kelompok yang membayar 20 persen. Dengan kata lain, pemerintah sedang meninjau batas atau kriteria penghasilan yang menentukan siapa yang masuk ke kelompok tersebut; usulan ini bukan berarti semua lansia langsung diwajibkan membayar 20 persen.

Bagi pengguna, perubahan dari 10 persen menjadi 20 persen berarti bagian biaya yang dibayar sendiri menjadi dua kali lipat untuk layanan dengan harga yang sama. Contohnya, jika biaya yang menjadi dasar perhitungan adalah 10.000 yen, pembayaran pengguna secara sederhana berubah dari 1.000 yen menjadi 2.000 yen, meski biaya sebenarnya dapat bergantung pada jenis layanan dan ketentuan yang berlaku.

Pada 18 September, dewan yang membahas sistem jaminan sosial mengangkat persoalan pembayaran pengguna layanan ini. Pertemuan tersebut memperlihatkan dua pandangan yang berbeda tentang cara menyeimbangkan kemampuan dana asuransi dengan kemampuan finansial warga lanjut usia.

Pendukung perubahan menyoroti beban generasi yang masih bekerja

Pihak yang mendukung perluasan kelompok pembayar 20 persen berpendapat bahwa beban iuran bagi generasi yang masih bekerja sudah berat. Mereka mendorong pemerintah memperkuat prinsip pembayaran sesuai kemampuan, yaitu orang dengan kemampuan finansial lebih besar menanggung porsi biaya yang lebih tinggi.

Menurut pandangan ini, mempertahankan pembagian biaya yang sama ketika pengeluaran terus bertambah dapat membuat tekanan terhadap pembayar iuran semakin besar. Penyesuaian aturan dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga agar sistem tetap mampu menyediakan layanan bagi orang yang membutuhkannya.

Pendukung perubahan juga menilai bahwa peninjauan terhadap kriteria penghasilan tidak dapat terus ditunda. Jika keputusan tertunda, pemerintah dan masyarakat akan tetap menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang harus menanggung kenaikan biaya perawatan pada masa mendatang.

Inti argumen pihak yang mendukung adalah membagi biaya secara lebih kuat berdasarkan kemampuan membayar, bukan membebankan kenaikan hanya kepada satu kelompok.

Pihak yang berhati-hati khawatir lansia mengurangi perawatan

Sebaliknya, pihak yang meminta kehati-hatian menilai bahwa kenaikan pembayaran sendiri dapat membuat sebagian lansia mengurangi penggunaan layanan. Risiko itu dinilai lebih besar bagi mereka yang memiliki pendapatan terbatas atau harus mengatur pengeluaran di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Jika biaya yang harus dibayar bertambah, seseorang mungkin membatalkan kunjungan perawatan, mengurangi frekuensi bantuan, atau menunda layanan yang sebenarnya diperlukan. Dalam kehidupan nyata, keputusan seperti itu bisa berarti lansia lebih jarang mendapat bantuan untuk mandi, makan, atau kegiatan lain yang sulit dilakukan tanpa pendamping.

Kekhawatiran lainnya adalah bahwa kenaikan pendapatan nominal belum tentu berarti kemampuan membayar meningkat. Harga barang dan jasa yang naik dapat mengurangi daya beli, sehingga pemerintah perlu menilai kondisi keuangan lansia secara cermat sebelum mengubah tingkat pembayaran.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa perubahan pembiayaan tidak hanya menyangkut penghematan anggaran. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah layanan tetap dapat dijangkau oleh orang yang bergantung padanya, terutama mereka yang tidak memiliki banyak sumber daya keuangan.

Keputusan sudah tertunda empat kali

Perluasan kelompok yang membayar 20 persen bukan gagasan baru. Sejak 2022, pemerintah Jepang telah menunda penetapan keputusan sebanyak empat kali, dengan berbagai faktor seperti pemilihan daerah, penolakan dari sektor terkait, kenaikan biaya hidup, dan perdebatan tentang sumber dana jaminan sosial lainnya.

Namun, pemerintah memasukkan peninjauan kriteria pembayaran 20 persen ke dalam pedoman dasar kebijakan ekonomi dan fiskal 2026 yang disetujui kabinet pada Juli. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan mencapai kesimpulan pada 2026.

Karena itu, pembahasan saat ini dipandang sebagai kesempatan kelima bagi pemerintah untuk mengambil keputusan setelah beberapa kali penundaan. Perhatian kini tertuju pada apakah pemerintah akan menetapkan perubahan, serta bagaimana aturan baru akan menentukan batas penghasilan dan perlindungan bagi warga yang rentan.

Pilihan kebijakan akan menentukan keseimbangan layanan dan pendanaan

Apa pun keputusan pemerintah, dampaknya akan terasa pada dua sisi. Perluasan pembayaran dapat membantu menahan sebagian tekanan pada dana asuransi, tetapi berpotensi menambah beban langsung bagi pengguna yang masuk ke kelompok baru.

Sebaliknya, mempertahankan aturan yang ada dapat menghindari kenaikan biaya bagi sebagian lansia, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pertumbuhan pengeluaran. Pemerintah tetap harus mencari cara agar sistem mampu membiayai layanan ketika kebutuhan perawatan meningkat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keputusan mendatang meliputi:

  • Batas penghasilan: siapa yang akan dimasukkan ke kelompok pembayar 20 persen.
  • Perlindungan bagi kelompok rentan: apakah warga dengan pendapatan atau tabungan terbatas memperoleh perlakuan khusus.
  • Keterjangkauan layanan: apakah kenaikan pembayaran membuat pengguna mengurangi atau menghentikan perawatan.
  • Keberlanjutan pembiayaan: bagaimana biaya sistem dibagi antara pengguna, pembayar iuran, dan sumber dana publik.

Tantangan Jepang mencerminkan dilema yang dihadapi masyarakat dengan jumlah lansia yang terus bertambah: bagaimana mempertahankan layanan yang dibutuhkan tanpa membuat biaya menjadi terlalu berat bagi pengguna maupun generasi yang membiayai sistem. Keputusan yang diambil pada 2026 akan menjadi ujian penting bagi keseimbangan antara keberlanjutan jaminan perawatan dan akses lansia terhadap bantuan yang layak.