Pada 4 Oktober 2026, Partai Kekuatan Rakyat (국민의힘) memutuskan akan mengirim surat yang meminta agar pemutaran film ‘The Assassins (암살자(들))’ sebagai film pembuka Festival Film Internasional Singapura dibatalkan. Film itu mengangkat peristiwa penembakan terhadap Ibu Negara Yuk Young-soo pada 1974. Anggota parlemen Joo Jin-woo mengatakan bahwa mereka juga berencana meminta pembatalan pemutaran di festival film internasional lainnya, termasuk di Brasil dan Toronto, Kanada. Pada hari yang sama, sekitar 50 anggota kelompok konservatif menggelar unjuk rasa di depan rumah aktor Yoo Hae-jin, menuntut pemutaran film dihentikan dan meminta permintaan maaf, di antara tuntutan lainnya.

Kontroversi ini tidak berhenti pada polemik politik mengenai penafsiran sejarah dalam film. Sejumlah hal muncul sekaligus: upaya kalangan politik dalam negeri untuk memengaruhi keputusan pemutaran di festival film luar negeri, unjuk rasa di depan rumah aktor dan gerakan boikot, serta kekhawatiran industri film terhadap keselamatan para kreator. ‘The Assassins’ melampaui dua juta penonton pada 3 Oktober, hari ke-11 sejak dirilis, tetapi jumlah penonton tidak menentukan sifat perdebatan yang menyelimuti film tersebut.

Latar belakang dan konteks

Anggota parlemen Joo Jin-woo menyatakan akan berupaya menghentikan pemutaran di Festival Film Internasional Singapura dan berencana meminta pembatalan pemutaran di festival lainnya, termasuk di Brasil dan Toronto, Kanada. Choi Bo-yoon, juru bicara senior Partai Kekuatan Rakyat, menjelaskan bahwa setelah pendapat para anggota parlemen yang menyatakan kesediaan untuk ikut serta dihimpun, pengiriman surat akan dilakukan melalui fraksi di parlemen. Ketua partai Jang Dong-hyuk dijadwalkan mengunjungi rumah kelahiran Ibu Negara Yuk Young-soo di Okcheon, Provinsi Chungcheong Utara, pada 5 Oktober.

Partai Kekuatan Rakyat mengangkat fakta bahwa Bank Industri Korea (기업은행) dan Bank Pembangunan Korea (산업은행) terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam investasi film tersebut untuk menyatakan dugaan campur tangan pemerintahan Lee Jae-myung. Partai itu juga mengajukan dugaan manipulasi opini publik terkait rating film. Namun, pemberitaan mengenai rating juga memuat fakta tersendiri. Naver mengumumkan bahwa mereka meminta penyelidikan setelah menemukan lalu lintas tidak wajar pada sejumlah film. Perusahaan itu menyatakan bahwa pada ‘The Assassins’ ditemukan penyalahgunaan mekanis selama periode ketika terjadi kesalahan pendaftaran ganda untuk tombol suka dan tidak suka, sehingga metode pengurutan default sementara diubah menjadi urutan terbaru. Informasi ini saja belum memastikan siapa yang terlibat atau apa tujuannya.

Respons kalangan politik berlanjut menjadi tuntutan pembatalan pemutaran di luar negeri serta pertimbangan untuk mengambil langkah hukum. Partai Kekuatan Rakyat dikabarkan juga mempertimbangkan gugatan pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal (사자명예훼손) atau permohonan penetapan sementara untuk melarang pemutaran film (상영금지 가처분), tetapi belum terkonfirmasi apakah laporan pidana atau permohonan benar-benar diajukan. Sementara itu, anggota kelompok konservatif seperti Solidaritas Kebebasan Baru (신자유연대) dan Belado (벨라도) menggelar unjuk rasa di depan rumah Yoo Hae-jin, menuntut pemutaran film dihentikan, permintaan maaf kepada publik, dan janji untuk mencegah kejadian serupa. Mereka juga dilaporkan memulai gerakan boikot terhadap Burger King dan Kiwoom Securities, tempat Yoo menjadi model iklan.

Suara yang menentang kritik politik juga muncul. Jeon Eun-soo, juru bicara fraksi Partai Demokrat Korea (더불어민주당), mengkritik campur tangan politik dalam seni dan budaya untuk menentukan apa yang boleh ditampilkan sebagai penyensoran. Cho Kuk, kepala Institut Riset Kebijakan Inovasi Partai Inovasi Tanah Air (조국혁신당), mengusulkan agar dokumen dari lembaga negara terkait dibuka kepada publik. Serikat Sutradara Film Korea (한국영화감독조합) menyatakan bahwa kritik terhadap karya harus dibedakan dari serangan yang menyasar pribadi para kreator, dan kritik tidak boleh berujung pada kehancuran kehidupan maupun mata pencaharian mereka. Asosiasi Produser Film Korea (한국영화제작가협회) dan Serikat Produser Film Korea (한국영화프로듀서조합) juga menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan politik telah sampai pada tahap mengancam keselamatan para seniman yang terlibat.

Makna berita ini

Pertama, perlu diperhatikan bahwa sasaran perdebatan telah meluas dari isi film ke soal apakah film itu akan diputar di luar negeri. Permintaan untuk membatalkan pemutaran tidak dengan sendirinya mengubah keputusan festival, tetapi karena menunjukkan upaya kalangan politik untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada acara kebudayaan di luar negeri, hal ini memunculkan pertanyaan tentang batas kebebasan berekspresi dan campur tangan politik. Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa film tersebut mendistorsi sejarah dan membuat banyak warga merasa tidak nyaman, sementara Jeon Eun-soo, juru bicara fraksi, mengkritik upaya politik untuk menentukan apakah film boleh diputar sebagai penyensoran. Kedua posisi ini dapat dipahami sebagai pertentangan mengenai sejauh mana campur tangan politik dalam film dapat dibenarkan, bukan sebagai perbedaan fakta.

Kedua, kritik terhadap karya dan tindakan yang menyasar orang-orang yang terlibat dalam karya tersebut berdampak pada pihak yang berbeda. Serikat Sutradara Film Korea menyatakan bahwa para kreator bisa menerima kritik terhadap karya mereka, tetapi kritik itu tidak boleh menghancurkan kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka. Di tengah berlanjutnya unjuk rasa di depan rumah dan gerakan boikot terhadap perusahaan pengiklan, perdebatan ini dapat berdampak pada keselamatan dan pekerjaan aktor serta kreator, melampaui penilaian penonton. Ini merupakan kekhawatiran yang dapat ditarik dari tindakan yang diberitakan, bukan penilaian bahwa unjuk rasa atau gerakan boikot tersebut melanggar hukum.

Ketiga, penting bagi penonton dan warga untuk memisahkan dugaan dari fakta yang telah terkonfirmasi. Misalnya, jika Anda menjumpai klaim daring bahwa rating film tertentu telah dimanipulasi, jangan menyamakan dugaan yang diajukan partai politik dengan anomali teknis yang menurut platform telah terkonfirmasi. Periksa secara terpisah apa yang telah dikonfirmasi serta siapa yang melakukan tindakan tersebut. Pengumuman Naver yang diberitakan menyebut bahwa penyalahgunaan mekanis telah terkonfirmasi, tetapi tidak menyebut pihak yang berada di baliknya maupun motifnya.

Informasi terkait sistem dan bantuan

Di antara respons hukum yang menurut pemberitaan sedang dipertimbangkan Partai Kekuatan Rakyat, pencemaran nama baik (명예훼손) dan penetapan sementara (가처분) memiliki persoalan yang perlu dinilai secara berbeda. Menurut panduan hukum, inti penilaian pencemaran nama baik adalah apakah fakta konkret yang dapat menurunkan penilaian masyarakat terhadap seseorang diungkapkan secara terbuka; sementara penghinaan (모욕) menyangkut apakah perasaan merendahkan diungkapkan tanpa menyatakan fakta. Isi dan konteks ungkapan, apakah pihak yang dituju dapat diidentifikasi, kemungkinan informasi tersebut tersebar kepada banyak orang, serta kepentingan publik perlu dipertimbangkan bersama. Karena itu, pelanggaran hukum tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kritik terhadap film atau pernyataan terkait.

Namun, panduan hukum yang tersedia hanya menjelaskan unsur-unsur umum untuk menilai pencemaran nama baik dan penghinaan; panduan tersebut tidak memuat kajian khusus tentang apakah pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal dapat diterapkan dalam kasus ini. Karena itu, panduan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa film atau pernyataan kalangan politik termasuk tindak pidana tersebut. Persoalannya baru dapat dipersempit setelah fakta konkret terkonfirmasi, termasuk apakah langkah nyata telah diambil, ungkapan mana yang dipermasalahkan, dan siapa pihak-pihak yang terlibat.

Penetapan sementara merupakan langkah sementara untuk melindungi hak atau mencegah risiko dalam hubungan hukum sebelum putusan perkara pokok. Namun, fakta bahwa permohonan penetapan sementara untuk melarang pemutaran film disebut-sebut tidak berarti bahwa permohonan telah diajukan atau keputusan telah dikeluarkan. Dampak nyatanya bergantung pada isi permohonan, hak yang hendak dilindungi, pelaksanaan keputusan, dan faktor lainnya. Panduan penetapan sementara yang tersedia juga hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum sehingga tidak dapat menggantikan kesimpulan mengenai apakah pemutaran film dapat dilarang.

Yang diberitakan adalah rencana untuk mempertimbangkan respons hukum. Sampai laporan pidana atau permohonan penetapan sementara benar-benar diajukan, atau keputusan pengadilan terkonfirmasi, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa langkah hukum telah diambil.

Hal yang disampaikan secara berbeda dalam tiap pemberitaan

Kedua pemberitaan menjelaskan secara berbeda tahapan pengiriman surat. Salah satu pemberitaan menyebut bahwa anggota parlemen Joo Jin-woo telah mengirim dokumen kepada pihak festival, sedangkan surat atas nama seluruh anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat akan diajukan dengan dipimpin pimpinan fraksi. Pemberitaan lainnya menjelaskan bahwa setelah pendapat para anggota parlemen dihimpun, pengiriman surat akan dilakukan melalui fraksi di parlemen.

Fakta yang terkonfirmasi dan hal yang belum diketahui

Fakta yang terkonfirmasi

  • Partai Kekuatan Rakyat menyatakan bahwa mereka mengupayakan pengiriman surat yang meminta pembatalan pemutaran ‘The Assassins’ sebagai film pembuka Festival Film Internasional Singapura, dan berencana mengajukan permintaan serupa kepada festival film internasional lainnya.
  • Sekitar 50 anggota kelompok konservatif menggelar unjuk rasa di depan rumah Yoo Hae-jin pada 4 Oktober, menuntut pemutaran film dihentikan dan meminta permintaan maaf, di antara tuntutan lainnya.
  • Pemberitaan menyebut bahwa peserta unjuk rasa memulai gerakan boikot terhadap perusahaan tempat Yoo Hae-jin menjadi model iklan.
  • Serikat sutradara film serta organisasi produser dan produser eksekutif menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatan para kreator dan seniman yang terlibat.
  • Film tersebut melampaui dua juta penonton pada 3 Oktober, hari ke-11 sejak dirilis.

Hal yang belum diketahui

  • Pemberitaan belum mengonfirmasi tanggapan Festival Film Internasional Singapura maupun festival lainnya di Brasil dan Toronto atas permintaan pembatalan pemutaran.
  • Belum terkonfirmasi apakah Partai Kekuatan Rakyat benar-benar mengajukan laporan pidana atas pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal atau permohonan penetapan sementara untuk melarang pemutaran film.
  • Pelaku dan tujuan penyalahgunaan mekanis terkait rating tidak dapat diketahui hanya dari informasi yang disampaikan.

Hal yang perlu diperiksa pembaca

  • Saat memeriksa apakah film akan diputar di festival film luar negeri, bedakan pemberitaan tentang adanya permintaan pembatalan dengan keputusan atau tanggapan resmi dari pihak festival.
  • Dalam kabar lanjutan mengenai respons hukum, perhatikan bahwa pertimbangan, pengajuan permohonan atau laporan pidana yang sebenarnya, dan putusan pengadilan merupakan tahapan yang berbeda.
  • Jika menjumpai dugaan manipulasi rating, periksa secara terpisah klaim partai politik, anomali teknis yang dikonfirmasi platform, serta fakta yang telah terkonfirmasi tentang pelaku dan motifnya.

Referensi