Perselisihan politik soal calon pimpinan lembaga investigasi

Cho Kuk, Kepala Lembaga Riset Kebijakan Inovasi dari Partai Inovasi Korea, mengkritik anggota parlemen Partai Demokrat Korea, Song Young-gil, pada 3 Oktober 2026. Dalam unggahan di Facebook, Cho meminta Song agar menjalankan tugas utamanya dan menilai pernyataan Song tentang reformasi kejaksaan tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in.

Perselisihan ini muncul setelah Song membela Kim Ji-yong, calon pertama untuk memimpin Badan Investigasi Kejahatan Berat (lembaga yang akan mengambil alih sebagian fungsi penyidikan penting dari kejaksaan). Song juga mengaitkan lambannya reformasi kejaksaan pada masa pemerintahan Moon dengan keputusan mengangkat Cho, yang ketika itu bukan jaksa, sebagai penasihat senior presiden untuk urusan sipil.

Inti perdebatan mereka adalah siapa yang sebaiknya memimpin perubahan di lembaga penegak hukum: orang yang memahami organisasi kejaksaan dari dalam, atau pejabat dari luar yang dinilai lebih mampu mendorong perubahan tanpa terikat kebiasaan lama.

Song membela pencalonan Kim Ji-yong

Dalam wawancara radio pada 2 Oktober, Song menyatakan bahwa keputusan presiden untuk mencalonkan Kim sebaiknya dihormati setelah melalui pemeriksaan tambahan. Ia menilai kritik dari Gubernur Provinsi Gyeonggi, Choo Mi-ae, dan anggota parlemen Partai Demokrat, Kim Yong-min, terlalu keras.

Kim menghadapi penolakan, termasuk dari kalangan pendukung pemerintah, karena rekam jejaknya menentang pengurangan kewenangan penyidikan kejaksaan dan menolak tindakan disipliner terhadap Yoon Suk Yeol ketika Yoon masih menjabat sebagai jaksa agung. Kritik tersebut membuat kelayakan Kim untuk memimpin lembaga baru dipertanyakan.

Song berpendapat bahwa Badan Investigasi Kejahatan Berat membutuhkan pemimpin berpengalaman agar dapat bekerja efektif sejak awal. Karena badan itu akan menangani sebagian penyidikan yang selama ini berada di bawah kejaksaan, menurut Song, pengalaman seorang jaksa dapat membantu lembaga tersebut memahami proses pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan cara mengelola perkara besar.

Dua cara memandang pengalaman

Dalam pandangan Song, pengalaman langsung di kejaksaan adalah bekal praktis untuk membangun kemampuan lembaga baru. Gambaran sederhananya, seseorang yang pernah bekerja di sebuah sistem dianggap lebih cepat memahami prosedur dan tantangan sehari-hari di dalamnya.

Namun, pihak yang mendukung reformasi dari luar lembaga dapat melihat persoalan berbeda: orang yang lama bekerja dalam organisasi yang hendak diubah mungkin lebih mudah menerima pola lama atau berkompromi dengan kepentingan internal. Perbedaan penilaian inilah yang menjadi latar utama pertukaran kritik antara Song dan Cho.

Kritik Song terhadap pengangkatan Cho

Song mempertanyakan keputusan pemerintahan Moon Jae-in untuk menunjuk Cho sebagai penasihat senior presiden untuk urusan sipil. Ia mengatakan Cho bukan jaksa dan berpendapat bahwa pejabat yang tidak memahami kejaksaan dari dalam sulit mendorong reformasi secara efektif.

Song menyebut pengangkatan tersebut sebagai salah satu alasan reformasi kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga menggunakan ungkapan yang bermakna bahwa Cho hanya memahami persoalan dari balik meja, bukan dari pengalaman langsung di tubuh kejaksaan.

Pernyataan itu mengubah perdebatan tentang pencalonan Kim menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai cara melakukan reformasi lembaga penegak hukum. Apakah perubahan lebih berhasil jika dipimpin oleh orang dalam yang memahami prosedur, atau oleh orang luar yang dapat menantang kebiasaan institusi? Kedua pendekatan memiliki pertimbangan, tetapi masing-masing juga membawa risiko.

  • Argumen Song: pengalaman sebagai jaksa dapat membantu pemimpin memahami operasi dan kebutuhan lembaga investigasi baru.
  • Argumen Cho: mengangkat jaksa untuk mengawasi perubahan dapat membuat reformasi berisiko berubah menjadi kompromi dengan kejaksaan.
  • Persoalan yang dipertaruhkan: pembagian kewenangan penyidikan dan kemampuan lembaga baru untuk bekerja secara mandiri.

Cho menyebut pernyataan Song bertentangan dengan semangat reformasi

Cho membantah kritik tersebut. Menurutnya, Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in memilih pejabat non-jaksa untuk posisi penting di Kementerian Kehakiman dan kantor penasihat presiden karena khawatir pejabat berlatar belakang kejaksaan akan lebih cenderung berkompromi dengan organisasi itu daripada mendorong perubahan.

Cho menilai pandangan bahwa reformasi harus dipimpin oleh orang yang berasal dari kejaksaan bertentangan langsung dengan semangat reformasi kejaksaan pada masa pemerintahan Roh dan Moon. Dalam kerangka yang ia sampaikan, pejabat dari luar kejaksaan dapat berperan sebagai pengawas yang lebih leluasa menilai struktur dan kebiasaan lembaga tersebut.

Cho juga menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman dalam gerakan reformasi hukum sebelum diangkat sebagai penasihat senior presiden. Ia pernah memimpin Pusat Pemantauan Peradilan dari kelompok masyarakat sipil People’s Solidarity for Participatory Democracy, yang mengawasi sistem peradilan dan mendorong perubahan di bidang hukum.

Menurut Cho, selama masa tugasnya, ia turut meletakkan dasar bagi penyesuaian pembagian kewenangan penyidikan antara polisi dan kejaksaan serta pembentukan Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (lembaga khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi pejabat senior). Ia menyatakan bahwa langkah-langkah itu dilakukan meski menghadapi penolakan dari kejaksaan.

Apa arti pembagian kewenangan penyidikan?

Pembagian kewenangan penyidikan menentukan lembaga mana yang dapat memulai penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menangani perkara tertentu. Perubahan aturan di bidang ini dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara kejaksaan, polisi, dan badan investigasi lain.

Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan administratif. Pembagian kewenangan dapat menentukan siapa yang memeriksa sebuah kasus dan mekanisme apa yang tersedia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, pilihan pemimpin badan baru dapat menjadi simbol arah kebijakan penegakan hukum secara lebih luas.

Seruan Cho agar Song meninjau kembali ucapannya

Cho juga menanggapi sebutan Song bahwa dirinya hanya seorang akademisi yang memahami persoalan dari balik meja. Cho meminta Song untuk terlebih dahulu duduk dan mempertimbangkan apakah ucapannya membantu mengatasi situasi yang sedang dihadapi.

Sindiran tersebut menunjukkan bahwa ketegangan mereka tidak hanya menyangkut kualifikasi Kim atau rekam jejak Cho. Perdebatan ini juga menyentuh penafsiran terhadap warisan politik Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in: apakah reformasi kejaksaan harus mengutamakan pengalaman orang dalam, atau justru menjaga jarak dari institusi yang sedang direformasi.

Song, yang juga menjabat sebagai utusan khusus presiden untuk diplomasi perdamaian, menekankan pentingnya pengalaman praktis dan penghormatan terhadap keputusan pencalonan presiden. Cho menekankan perlunya menjaga tujuan reformasi agar perubahan struktur tidak berujung pada kompromi yang melemahkan pengawasan terhadap kejaksaan.

Untuk saat ini, perbedaan utama mereka belum terletak pada hasil akhir yang dapat diukur, melainkan pada prinsip yang harus menjadi dasar pemilihan pemimpin: pengalaman di dalam lembaga atau independensi dari lembaga tersebut.

Dampak perdebatan terhadap lembaga baru

Kontroversi ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap Badan Investigasi Kejahatan Berat bahkan sebelum lembaga itu mulai bekerja. Jika pemimpinnya dinilai terlalu dekat dengan kejaksaan, sebagian masyarakat mungkin meragukan kemampuannya untuk mengubah praktik lama. Sebaliknya, jika pemimpin dianggap kurang memahami kerja penyidikan, muncul pertanyaan tentang kesiapan badan tersebut menangani perkara rumit.

Karena itu, proses penilaian calon bukan hanya soal latar belakang pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu menjelaskan bagaimana calon akan menjaga independensi, mengembangkan kemampuan penyidik, serta memastikan bahwa kewenangan baru digunakan secara adil. Transparansi mengenai kriteria tersebut dapat membantu publik menilai apakah keputusan pencalonan didasarkan pada kebutuhan lembaga atau pertimbangan politik.

Perdebatan berikutnya kemungkinan akan berpusat pada beberapa hal:

  • Apakah rekam jejak Kim menunjukkan bahwa ia dapat menjalankan mandat badan baru secara independen.
  • Bagaimana lembaga itu membangun kemampuan penyidikan tanpa mengulang struktur dan kebiasaan kejaksaan.
  • Sejauh mana proses seleksi dan pemeriksaan calon dapat menjawab kritik dari berbagai pihak.
  • Apakah pembagian kewenangan baru akan menghasilkan pengawasan yang lebih kuat dan akuntabilitas yang jelas.

Taruhan politik dan reformasi

Cho maupun Song sama-sama berbicara tentang efektivitas lembaga penegak hukum, tetapi mereka berangkat dari penilaian yang berbeda mengenai sumber masalahnya. Bagi Song, pengalaman di dalam kejaksaan dapat menjadi modal untuk membangun badan yang kompeten. Bagi Cho, kedekatan dengan kejaksaan justru dapat menghambat perubahan yang hendak dilakukan.

Perbedaan itu membuat pencalonan Kim menjadi ujian bagi arah reformasi hukum. Hasil akhirnya akan dinilai bukan hanya dari siapa yang memimpin, tetapi juga dari apakah lembaga baru mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan tidak tunduk pada kepentingan institusi maupun politik.