Hakim agung konservatif Amerika Serikat Samuel Alito menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya kerasnya pernyataan publik yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (대법원) dan para hakim agungnya. Dalam wawancara dengan Fox News pada tanggal 4 (waktu setempat), Alito mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan dampak pernyataan-pernyataan tersebut terhadap wibawa Mahkamah Agung dalam jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas kritik terkait putusan Mahkamah Agung yang menghambat kebijakan-kebijakan utama pemerintahan Trump dan keterlibatan hakim agung yang ditunjuk Presiden Trump dalam pendapat mayoritas putusan tersebut.

Latar belakang dan konteks

Pada masa jabatan pertamanya, Presiden Trump menunjuk tiga hakim agung: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, dan Amy Coney Barrett. Menurut pemberitaan, enam dari sembilan hakim agung dikategorikan konservatif, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts, Alito, dan Clarence Thomas. Namun, pemberitaan itu menyatakan bahwa tahun ini Mahkamah Agung mengambil keputusan yang berbeda dari keinginan Presiden Trump dalam sejumlah putusan, termasuk putusan pada Februari yang menyatakan tarif timbal balik melanggar hukum, pengakuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran pada Juni, serta putusan pada September bahwa pembatasan pemungutan suara melalui pos tidak dapat diberlakukan.

Terkait putusan-putusan tersebut, Presiden Trump secara terbuka mengkritik hakim agung yang ia tunjuk sendiri. Bulan lalu, melalui Truth Social, ia menyasar tiga hakim agung yang ditunjuknya, dan dalam wawancara dengan majalah Time baru-baru ini, ia mengatakan menyesali penunjukan mereka. Namun, ia menyebut Thomas dan Alito, yang mendukungnya dalam gugatan mengenai pembatasan pemungutan suara melalui pos, sebagai “keduanya legenda”. Sikap mengkritik atau memuji hakim agung yang sama bergantung pada hasil putusan memperlihatkan benturan antara penilaian pengadilan dan ekspektasi politik.

Alito mengatakan bahwa ia sendiri mengesampingkan pernyataan semacam itu dari pikirannya dan yakin rekan-rekan hakim agungnya juga melakukan hal yang sama. Namun, kekhawatirannya adalah bahwa kemampuan seseorang untuk mengabaikan kritik dan dampak kumulatif kritik tersebut terhadap wibawa sosial Mahkamah Agung merupakan dua persoalan yang berbeda. Hal ini menjadi sorotan karena kewibawaan Mahkamah Agung berkaitan bukan hanya dengan wewenangnya untuk menjatuhkan putusan, tetapi juga dengan penerimaan publik terhadap putusan itu sebagai bagian dari sebuah lembaga.

Alito juga menyoroti kecenderungan para presiden untuk menerbitkan perintah eksekutif atau mendorong kebijakan dengan menafsirkan ulang undang-undang dan peraturan ketika mereka tidak berhasil meyakinkan Kongres untuk mengadopsi agenda legislasi, sehingga gugatan dan permohonan darurat yang menentangnya semakin banyak. Ia mengatakan bahwa pada 2025, permohonan darurat dalam perkara perdata penting berjumlah lebih dari 50, sementara jumlah perkara yang diperiksa berdasarkan pokok perkaranya dalam periode serupa juga kurang lebih sebanyak itu. Permohonan darurat adalah prosedur untuk meminta keputusan cepat dari pengadilan sebelum putusan akhir suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cepat kebijakan dijalankan dan langkah hukum untuk menentangnya diajukan, semakin sering Mahkamah Agung dapat menangani isu-isu politik.

Arti berita ini

Perdebatan ini berkaitan bukan hanya dengan hubungan antara presiden dan Mahkamah Agung, tetapi juga dengan perhatian terhadap kemampuan hakim agung untuk memutus perkara secara independen di tengah kritik politik. Independensi peradilan adalah prinsip bahwa pengadilan harus dapat memutus perkara tanpa dikendalikan tekanan politik. Pernyataan Alito dapat dipahami sebagai pandangan bahwa meskipun hakim agung secara pribadi mampu mengabaikan pernyataan-pernyataan tersebut, dampak tekanan publik yang berulang terhadap kepercayaan dan wibawa lembaga peradilan secara keseluruhan tetap menjadi hal yang perlu dikhawatirkan.

Pihak yang terdampak bukan hanya hakim agung atau presiden. Bagi orang-orang yang hak atau penerapan kebijakannya berubah akibat putusan Mahkamah Agung, selain isi putusan, penting pula apakah lembaga yang menjatuhkannya bebas dari tekanan politik. Sebaliknya, bagi orang-orang yang mendukung kebijakan presiden, persoalannya bisa berupa apakah upaya pemerintahan yang dipilih rakyat dibatasi oleh putusan pengadilan. Ini bukan konfirmasi atas reaksi nyata kelompok tertentu, melainkan penjelasan mengenai kepentingan yang mungkin muncul ketika putusan dan konflik politik saling berkaitan.

Sebagai contoh, jika kebijakan seorang presiden dihambat oleh Mahkamah Agung dan kritik publik terhadap para hakim agung berlanjut sehubungan dengan putusan itu, pembaca dapat mencermati bukan hanya legalitas kebijakan tersebut, melainkan juga apakah pengadilan dapat mengambil keputusan secara konsisten meski menghadapi tekanan politik. Contoh hipotetis ini saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu putusan benar atau salah. Intinya adalah membedakan kritik terhadap putusan dari tekanan yang ditujukan kepada hakim agung secara pribadi.

Alito juga menyampaikan kekhawatiran mengenai tuntutan reformasi, termasuk penambahan jumlah hakim agung serta pembatasan masa jabatan dan usia. Ia menyebutnya sebagai upaya terorganisasi untuk memengaruhi Mahkamah Agung dan para hakim agungnya, serta mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan masa depan Mahkamah Agung. Namun, pernyataan ini tidak berarti bahwa telah dipastikan tuntutan reformasi tersebut memang merupakan tekanan untuk mengubah putusan pengadilan; pernyataan itu hanya menggambarkan penilaian Alito terhadap tuntutan tersebut.

Fakta yang telah dipastikan dan hal yang belum diketahui

Fakta yang telah dipastikan

  • Dalam wawancara dengan Fox News pada tanggal 4 (waktu setempat), Alito menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya kerasnya pernyataan publik yang ditujukan kepada Mahkamah Agung dan para hakim agungnya.
  • Ia mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan dampak pernyataan-pernyataan tersebut terhadap wibawa Mahkamah Agung dalam jangka panjang.
  • Pada masa jabatan pertamanya, Presiden Trump menunjuk tiga hakim agung: Gorsuch, Kavanaugh, dan Barrett.
  • Pemberitaan menyatakan bahwa tahun ini Mahkamah Agung mengambil keputusan yang berbeda dari keinginan Presiden Trump dalam putusan terkait tarif timbal balik, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan pembatasan pemungutan suara melalui pos.
  • Alito menyoroti kecenderungan meningkatnya gugatan dan permohonan darurat yang menentang kebijakan sepihak presiden.

Hal yang belum diketahui

  • Teks sumber tidak menyebutkan bagaimana reaksi Presiden Trump terhadap pernyataan Alito dalam wawancara tersebut.
  • Teks sumber tidak merinci pernyataan-pernyataan tertentu yang dimaksud Alito sebagai pernyataan publik yang ia khawatirkan.
  • Berdasarkan informasi yang disajikan, tidak dapat dipastikan apakah kritik publik benar-benar mengubah penilaian para hakim agung atau kepercayaan terhadap Mahkamah Agung.

Hal yang perlu dicermati pembaca

  • Saat menelaah putusan Mahkamah Agung, pembaca dapat memeriksa secara terpisah kesimpulan putusan dan para hakim agung yang bergabung dalam pendapat mayoritas.
  • Saat membaca kritik dari presiden atau kalangan politik, perlu dibedakan apakah kritik itu menyasar argumentasi putusan atau merupakan tekanan terhadap hakim agung secara pribadi.
  • Dalam membahas jumlah hakim agung serta pembatasan masa jabatan dan usia, sebaiknya penilaian Alito dibedakan dari isi usulan reformasi yang sebenarnya.