Ayah Kim Yeong-ja, Kim Byeong-hoe, maju sebagai calon independen di Jindo, Jeolla Selatan, dalam pemilihan umum 10 Mei 1948 dan menjadi anggota Majelis Nasional Konstituante (제헌국회). Ia pernah menjabat sebagai kepala biro Mokpo surat kabar Chosun Ilbo. Dalam persidangan, ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Tak lama setelah Perang Korea, ia dibebaskan dari Penjara Seodaemun (서대문형무소) dan pergi ke Korea Utara. Keluarganya yang tertinggal harus hidup terpisah darinya. Dalam kenangan Kim Yeong-ja, masih tersimpan pemeriksaan, pemeriksaan latar belakang, serta usaha berdagang demi menyambung hidup yang mengubah kehidupan keluarga mereka.
Kali terakhir Kim Yeong-ja melihat ayahnya adalah ketika ia mengunjungi ayahnya bersama ibunya di Penjara Seodaemun, sesaat sebelum Perang Korea pecah. Ayahnya mengusap kepala putrinya dan berkata, “Cantik.”
Latar belakang dan konteks
Kim Byeong-hoe dikenal sebagai tokoh yang mengajukan Undang-Undang Reformasi Agraria (농지개혁법) di Majelis Nasional. Undang-undang itu disahkan setelah perdebatan di Majelis Nasional dan diundangkan pada Juni 1949, lalu mulai berlaku pada Maret 1950. Kim Yeong-ja mengatakan bahwa ibunya menyebut maksud ayahnya adalah agar “semua orang hidup setara”.
Setelah ayahnya pergi, keluarga itu pindah ke rumah kakek di Daeui-dong, Mokpo. Kakak laki-laki tertua, Myeong-yeop, tidak punya uang untuk kuliah dan sedang mempersiapkan ujian negara. Ia dibawa ke Kantor Polisi Mokpo (목포경찰서) dan menjalani pemeriksaan serta disiksa untuk mencari tahu apakah ayahnya yang berada di Korea Utara mengirimkan biaya hidup.
Myeong-yeop lulus ujian tahap pertama untuk menjadi hakim atau jaksa, tetapi setelah permintaannya agar seseorang menjaminnya untuk mengikuti ujian tahap kedua ditolak, ia mencoba bunuh diri dengan meminum obat. Ibunya, Kim Gwi-rye, menemukannya dan menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Myeong-yeop belajar keterampilan memasang karya seni dan bekerja sebagai perajin pemasangan karya seni sepanjang hidupnya. Adiknya, Mu-yeop, kemudian mengikuti jejaknya dan juga bekerja di bidang tersebut.
Adik laki-lakinya, Chung-yeop, kuliah di jurusan teknik kimia di Universitas Nasional Seoul (서울대) dengan beasiswa penuh, lalu bekerja di Samsung Petrochemical (삼성석유화학). Kim Yeong-ja menuturkan bahwa Chung-yeop tersandung pemeriksaan latar belakang menjelang penugasan ke luar negeri, tetapi dapat pergi ke Malaysia setelah seorang eksekutif senior menjaminnya. Ia juga mengatakan bahwa seorang agen Korea Utara mendekati Chung-yeop dan bertanya apakah ia tidak ingin bertemu ayahnya yang berada di Korea Utara. Chung-yeop menolak dengan mengatakan bahwa keluarganya banyak di Korea Selatan, lalu melaporkan pendekatan itu kepada perusahaannya.
Makna berita ini
Pengalaman keluarga ini menunjukkan bahwa setelah sang ayah pergi ke Korea Utara, dampaknya berlanjut dengan cara berbeda dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Pengalaman mereka menjadi contoh bahwa dampak sebuah peristiwa tidak hanya dirasakan oleh orang yang terlibat langsung, tetapi juga dapat memengaruhi jalan hidup dan keseharian keluarganya.
Kim Yeong-ja sendiri juga menghadapi beban mencari nafkah. Suaminya meninggal dunia akibat kanker hati akut pada 1975. Ia menikah pada usia 21 tahun, hidup bersama suaminya selama 10 tahun, lalu menjadi janda pada usia 31 tahun. Demi menghidupi keempat anaknya yang saat itu berusia 1, 3, 5, dan 7 tahun, ia mulai mencari nafkah. Ia sempat bekerja sebagai agen asuransi, tetapi berhenti, lalu menjual pakaian bekas dan sabut gosok. Ia juga berjualan dengan membawa meja makan di kursi belakang Hyundai Pony One.
Sebagai contoh, jika sebuah keluarga menyatakan bahwa mereka dirugikan oleh tindakan lembaga negara pada masa lalu, ingatan itu saja tidak otomatis berarti tanggung jawab ganti rugi diakui. Seperti dijelaskan dalam panduan hukum di bawah ini, persyaratan konkret—termasuk hubungan antara tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kerugian yang dialami seseorang—harus diperiksa.
Informasi tentang sistem dan dukungan terkait
Menurut panduan hukum internal, negara atau pemerintah daerah dapat bertanggung jawab memberi ganti rugi apabila seorang pejabat publik, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, melanggar hukum saat menjalankan tugas dan menimbulkan kerugian. Namun, perlu diperiksa apakah kewajiban pejabat tersebut dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan kepentingan individu, serta apakah terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai secara hukum antara pelanggaran kewajiban dan kerugian (hubungan antara tindakan dan kerugian yang diakui secara hukum).
Pihak yang bertanggung jawab dapat berbeda bergantung pada siapa yang berwenang atas urusan tersebut dan hubungan tanggung jawab menurut undang-undang. Panduan itu juga menyebutkan bahwa gugatan ganti rugi terhadap negara dapat diajukan ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Komite Pertimbangan Ganti Rugi (배상심의회). Namun, kriteria umum ini saja tidak cukup untuk menentukan hak hukum konkret keluarga Kim Yeong-ja atau kemungkinan mereka memperoleh ganti rugi. Materi yang tersedia juga tidak menjelaskan batas waktu pengajuan tuntutan.
Fakta yang terkonfirmasi dan hal yang belum diketahui
Fakta yang terkonfirmasi
- Kim Byeong-hoe maju sebagai calon independen di Jindo, Jeolla Selatan, dalam pemilihan umum 10 Mei 1948 dan menjadi anggota Majelis Nasional Konstituante. Setelah dijatuhi hukuman enam tahun dalam persidangan, ia pergi ke Korea Utara tak lama setelah Perang Korea.
- Myeong-yeop menjalani pemeriksaan dan disiksa oleh polisi untuk mencari tahu apakah ia menerima biaya hidup dari ayahnya yang berada di Korea Utara. Ia mencoba bunuh diri dengan meminum obat, tetapi diselamatkan setelah ditemukan ibunya.
- Kim Yeong-ja mengatakan bahwa Chung-yeop tersandung pemeriksaan latar belakang menjelang penugasan ke luar negeri, tetapi dapat pergi ke Malaysia setelah dijamin oleh seorang eksekutif senior.
- Kim Yeong-ja dan Kim Jin-won mengajukan permohonan penyelidikan kebenaran atas Kasus Infiltrasi di Majelis Nasional kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2021. Menurut artikel, pelanggaran hak asasi manusia terhadap Myeong-yeop juga telah diungkap.
- Undang-Undang Reformasi Agraria yang diajukan Kim Byeong-hoe diundangkan pada Juni 1949 dan mulai berlaku pada Maret 1950.
Hal yang belum diketahui
- Artikel sumber tidak menyebutkan kapan dan di mana agen Korea Utara mendekati Chung-yeop.
- Artikel sumber juga tidak menjelaskan secara terperinci dasar dan pertimbangan khusus yang digunakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia terhadap Myeong-yeop.
- Belum diketahui bagaimana hasil penyelidikan kebenaran memengaruhi penilaian terhadap Kim Byeong-hoe atau upaya pemulihan hukum terpisah bagi keluarganya.
Hal yang perlu diperiksa pembaca
- Jika hendak menelaah tanggung jawab hukum terkait tindakan lembaga negara pada masa lalu, perlu dibedakan terlebih dahulu apa yang mendukung dugaan adanya tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas, kerugian, dan hubungan sebab-akibat di antara keduanya.
- Saat menelaah cakupan permohonan atau putusan penyelidikan kebenaran, penting untuk memeriksa dalam dokumen terkait siapa yang menjadi sasaran permohonan dan siapa yang diakui sebagai korban, beserta isi pengakuannya.
- Saat mempertimbangkan kemungkinan memperoleh ganti rugi dari negara, perlu dipastikan secara terpisah lembaga mana yang bertanggung jawab dan berapa batas waktu pengajuan tuntutan yang berlaku. Panduan hukum yang disediakan tidak menetapkan batas waktu untuk kasus ini ataupun memutuskan hak individual keluarga.
