Tantangan utama: menjangkau pemilih di luar basis inti

Dukungan terhadap Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menunjukkan tanda-tanda berhenti menurun, tetapi angka yang tersedia masih menggambarkan tantangan besar. Dalam survei yang diumumkan pada 30 September, penilaian positif terhadap kinerja presiden tercatat 38,5%, sementara penilaian negatif mencapai 57,8%. Dua minggu sebelumnya, angkanya masing-masing 35,9% dan 59,4%.

Survei lain yang diumumkan pada 1 Oktober mencatat dukungan sebesar 43% dan penilaian negatif 50%. Angka itu relatif stabil dibandingkan tiga minggu sebelumnya, ketika dukungan tercatat 43% dan penilaian negatif 48%. Hasil survei berbeda dapat bergerak tidak sama karena waktu pengumpulan data dan metode yang digunakan juga dapat berbeda.

Angka survei adalah potret pendapat publik pada waktu tertentu, bukan kepastian tentang hasil pemilu atau pandangan setiap warga.

Ada dua kemungkinan mengapa penurunan dukungan terlihat mereda. Kemarahan sebagian warga mungkin sedikit berkurang setelah presiden meminta maaf dalam konferensi pers menjelang libur Chuseok, lalu seorang calon menteri mengundurkan diri keesokan harinya. Kemungkinan lainnya, dukungan telah turun sampai pada tingkat yang ditahan oleh kelompok pendukung paling setia.

Dalam politik, kelompok pendukung paling setia kadang disebut basis inti: pemilih yang tetap mendukung seorang pemimpin meskipun kecewa terhadap kebijakan tertentu. Namun, bertahannya basis inti tidak otomatis berarti seorang presiden memiliki dukungan luas. Untuk menjalankan kebijakan dan menang dalam pemilu nasional, dukungan dari warga di luar kelompok tersebut juga penting.

Penurunan paling tajam terjadi di kalangan moderat

Perbandingan data survei pada Mei dan September memperlihatkan perubahan yang besar. Pada Mei, penilaian positif terhadap kinerja Lee mencapai 63%, sedangkan penilaian negatif 28%. Pada September, dukungan turun menjadi 38% dan penilaian negatif naik menjadi 53%.

Perubahan itu terjadi di berbagai wilayah, kelompok usia, dan kecenderungan politik. Namun, pergeseran di kalangan pemilih moderat tampak sangat penting. Pada Mei, 64% pemilih moderat memberikan penilaian positif dan 26% penilaian negatif; pada September, angkanya berubah menjadi 37% positif dan 53% negatif.

Dukungan di kalangan pemilih progresif juga melemah. Penilaian positif dari kelompok ini turun dari 91% pada Mei menjadi 62% pada September, sementara penilaian negatif naik dari 7% menjadi 33%. Jadi, masalahnya bukan hanya sebagian pendukung lama yang kecewa, tetapi juga kelompok di tengah yang semakin tidak yakin.

Seorang peneliti yang menganalisis 545 hasil jajak pendapat terdaftar hingga 22 September menyimpulkan bahwa perpindahan dukungan paling besar terlihat di kalangan moderat. Menurut perbandingan yang dikutip dalam analisis itu, sekitar 40% pemilih moderat yang sebelumnya mendukung presiden beralih menjadi tidak mendukung. Di kalangan progresif, pergeserannya sekitar 33%.

Pemilih moderat adalah warga yang tidak selalu mengikuti satu kubu politik dan dapat mempertimbangkan isu atau kandidat secara berbeda dari pemilu ke pemilu. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mungkin mendukung reformasi hukum, tetapi sekaligus mengharapkan kebijakan ekonomi yang hati-hati dan dapat dilaksanakan. Karena itu, pesan yang hanya ditujukan kepada pendukung paling setia belum tentu menjawab kekhawatiran mereka.

Mengapa pilihan strategi ini penting

Lee dan Partai Demokrat Korea kini menghadapi pertanyaan tentang siapa yang perlu diyakinkan kembali. Mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada basis inti, atau berusaha mengajak pulang pemilih moderat yang menjauh. Pilihan tersebut memengaruhi bukan hanya angka kepuasan, melainkan juga kemampuan pemerintah untuk membangun dukungan bagi kebijakannya.

Dalam politik Korea, perdebatan ini kerap digambarkan sebagai pilihan antara merawat “pemilih sendiri” dan meraih “pemilih di luar kelompok sendiri”. Pemilihan internal partai biasanya mendorong kandidat untuk menguatkan dukungan dari anggota dan simpatisan yang sudah ada. Sebaliknya, pemilu nasional umumnya menuntut jangkauan yang lebih luas, karena kemenangan membutuhkan suara dari berbagai kelompok.

Dukungan publik juga menjadi tenaga untuk menjalankan pemerintahan

Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini adalah bahwa pemerintah Lee perlu memprioritaskan pemulihan dukungan moderat. Lee terpilih dengan dua janji besar: menuntaskan persoalan terkait upaya merusak tatanan demokrasi dan menjalankan pemerintahan yang praktis serta berimbang. Jika agenda pertama dianggap hampir selesai, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada janji untuk memerintah secara pragmatis.

Pragmatisme berarti memilih cara yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan, bukan sekadar mempertahankan sikap paling keras. Sebagai contoh, pemerintah dapat tetap berpegang pada tujuan memperbaiki sistem hukum, tetapi menyusun tahapan dan pengecualian dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan seperti ini tidak harus berarti meninggalkan prinsip; tujuannya adalah membuat prinsip tersebut bekerja dalam keadaan nyata.

Penurunan dukungan dapat membatasi ruang gerak pemerintah. Jika masyarakat tidak yakin terhadap arah pemerintahan, anggota parlemen dan kelompok lain mungkin lebih enggan mendukung kebijakan besar. Rencana tiga proyek berskala besar yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah, misalnya, dapat kehilangan dorongan politik jika dukungan publik terus melemah.

Dampaknya juga dapat meluas ke pemilu berikutnya. Partai Demokrat berpotensi menghadapi kesulitan dalam pemilihan wali kota Seoul pada 2027 dan pemilihan anggota parlemen pada 2028. Jika kalah dalam pemilu parlemen, posisi politik pemerintahan dapat menjadi lebih rentan menjelang pemilihan presiden pada 2030.

Risikonya bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Artikel tersebut memperingatkan bahwa reformasi yang telah dimulai—termasuk perubahan di bidang kejaksaan dan peradilan—dapat kehilangan momentum atau dibatalkan apabila pemerintahan kehilangan dukungan untuk melanjutkannya. Dukungan publik, dengan demikian, berfungsi seperti modal kerja: tanpanya, rencana yang sudah disusun akan lebih sulit dijalankan.

Dalam sistem presidensial, tingkat dukungan bukan sekadar ukuran popularitas. Dukungan yang rendah dapat membuat kebijakan lebih sulit disahkan, sementara kesulitan menjalankan kebijakan dapat kembali memperburuk kepercayaan publik.

Pelajaran Kim Young-sam: reformasi membutuhkan dukungan luas

Pengalaman mantan Presiden Kim Young-sam menunjukkan bagaimana dukungan publik dapat membantu pemerintah bergerak cepat. Pada tahun pertama masa jabatannya, 1993, ia mendorong pengungkapan harta kekayaan pejabat, pembubaran Hanahoe—jaringan perwira militer yang berpengaruh—dan penerapan sistem transaksi keuangan atas nama asli. Langkah-langkah tersebut merupakan reformasi besar yang menyentuh lembaga dan kepentingan kuat.

Dalam memoarnya, Kim menyatakan bahwa sambutan masyarakat terhadap perubahan memberinya kekuatan untuk mempercepat reformasi. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada kepemimpinan yang kuat dan persetujuan publik. Warga, menurut pandangan itu, perlu memahami tujuan perubahan dan bersedia menanggung sebagian dampaknya.

Namun, masa akhir pemerintahan Kim memperlihatkan sisi sebaliknya. Pada Desember 1996, undang-undang ketenagakerjaan disahkan secara kontroversial di parlemen setelah anggota oposisi dan sejumlah anggota independen ditarik ke dalam proses tersebut. Langkah itu memicu skandal politik yang kemudian dikenal sebagai kontroversi undang-undang ketenagakerjaan.

Kim beralasan bahwa perubahan aturan diperlukan demi daya saing ekonomi dan ia tidak ingin beban itu diwariskan kepada penerusnya. Tetapi waktu pelaksanaan dan cara pengesahan menjadi persoalan besar. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa tujuan yang dianggap penting oleh pemerintah tetap dapat memicu krisis apabila prosesnya kehilangan kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Pelajaran bagi pemerintahan saat ini bukan bahwa setiap reformasi harus ditunda sampai semua orang setuju. Intinya, dukungan publik perlu dipelihara melalui penjelasan yang jelas, proses yang dapat dipercaya, dan perhatian terhadap akibat kebijakan. Reformasi yang bergerak cepat tanpa legitimasi dapat berbalik menjadi beban politik.

Pelajaran Roh Moo-hyun: gagasan jauh ke depan perlu dijelaskan bertahap

Mantan Presiden Roh Moo-hyun dikenal berusaha memandang jauh ke depan dan menyiapkan perubahan. Namun, pengalaman pemerintahannya juga mengingatkan bahwa gagasan yang dianggap masuk akal oleh pemimpin belum tentu langsung diterima masyarakat. Ketika tingkat dukungan rendah, usulan yang rasional pun dapat ditolak atau disalahpahami.

Mantan staf Roh, Yoon Tae-young, menyampaikan bahwa dukungan publik sangat memengaruhi cara masyarakat menerima usulan presiden. Saat dukungan tinggi, penerimaan terlihat lebih jelas. Ketika dukungan rendah, bahkan usulan yang dianggap wajar dapat lebih mudah menghadapi penolakan.

Yoon juga menilai bahwa pemimpin mungkin perlu melihat sedikit lebih jauh daripada masyarakat, tetapi tetap menjelaskan langkah berikutnya dari jarak yang dapat diikuti warga. Jika pemerintah melompat terlalu jauh ke depan, masyarakat mungkin kesulitan memahami hubungan antara perubahan hari ini dan manfaat yang dijanjikan. Perubahan yang disampaikan bertahap dapat membuat proses tersebut lebih mudah dipahami.

Pandangan itu sejalan dengan ungkapan yang sering dikaitkan dengan mantan Presiden Kim Dae-jung: pemimpin perlu memiliki kepekaan seorang sarjana terhadap persoalan, sekaligus naluri praktis seorang pedagang. Maksudnya, prinsip dan kritik terhadap keadaan tetap penting, tetapi pelaksanaan kebijakan juga harus mempertimbangkan waktu, biaya, dan kemampuan masyarakat untuk mengikutinya.

Nilai tetap, cara dapat disesuaikan

Mantan Ketua Partai Demokrat Lee Hae-chan pernah menekankan gagasan untuk belajar nilai dari sejarah dan cara bertindak dari kenyataan. Ia menyebut dirinya lebih dekat dengan pendekatan reformis yang bertahap daripada sikap fundamentalis atau ekstrem. Dalam pandangannya, perubahan yang dilakukan dengan tekun dan konsisten dapat memberi sumbangan lebih besar daripada berpindah-pindah antara tuntutan yang sangat keras.

Pembedaan itu penting dalam pemerintahan. Nilai menjawab pertanyaan tentang tujuan yang ingin dicapai, sedangkan metode menjawab bagaimana tujuan itu dapat diwujudkan dalam keadaan saat ini. Misalnya, pemerintah dapat mempertahankan tujuan memperkuat akuntabilitas lembaga hukum, sambil membahas aturan teknis dan pengecualian agar kebijakan dapat diterapkan dengan lebih baik.

Keputusan kontroversial menguji jarak antara basis inti dan pemilih luas

Perdebatan tentang strategi Lee juga terlihat dalam sejumlah keputusan kebijakan. Dalam pembahasan perubahan hukum acara pidana, presiden sebelumnya menyatakan bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tambahan sebaiknya hanya diizinkan dalam keadaan tertentu. Namun, setelah mantan ketua partai, Jeong Cheong-rae, menentangnya, usulan tersebut ditinggalkan.

Pencalonan Kim Ji-yong sebagai kepala badan penyidikan kejahatan berat juga menghadapi keberatan dari sejumlah politisi, termasuk Gubernur Gyeonggi Choo Mi-ae dan anggota parlemen Kim Yong-min. Proses pengangkatannya kemudian ditunda. Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pertimbangan terhadap reaksi kelompok pendukung dan tokoh partai terlalu besar dalam pengambilan keputusan.

Kekhawatiran itu tidak dengan sendirinya membuktikan alasan di balik setiap keputusan. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pemerintah: apakah kebijakan berubah setelah penilaian baru terhadap dampaknya, atau karena tekanan dari kelompok politik tertentu? Penjelasan yang terbuka dapat membantu warga memahami alasan perubahan dan menilai apakah keputusan itu berangkat dari kepentingan publik.

Artikel ini berpendapat bahwa Lee perlu lebih percaya diri untuk bergerak melampaui basis inti. Jika pemerintah hanya menyampaikan pesan yang disukai pendukung paling setia, pemilih moderat yang pergi mungkin tidak melihat alasan untuk kembali. Sebaliknya, pendekatan yang lebih luas dapat menunjukkan bahwa pemerintah bersedia mendengar kekhawatiran warga di luar kubunya.

Jalan ke depan: berpegang pada tujuan, membangun kepercayaan

Pengalaman Kim Young-sam, Roh Moo-hyun, dan Lee Hae-chan menawarkan pelajaran yang saling melengkapi. Dukungan publik dapat memberi tenaga bagi reformasi, tetapi cara yang tergesa-gesa atau tidak meyakinkan dapat mengikisnya. Gagasan jangka panjang juga perlu diterangkan dengan langkah-langkah yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Bagi pemerintahan Lee, persoalannya bukan memilih antara prinsip dan pemilih moderat seolah-olah keduanya bertentangan. Tantangannya adalah mempertahankan tujuan reformasi sambil menjelaskan manfaat, risiko, dan tahapan pelaksanaannya dengan cara yang dapat dipahami banyak orang. Kebijakan yang realistis dapat memperluas dukungan tanpa harus menghapus nilai yang menjadi dasar perubahan.

Pemulihan dukungan tidak dapat dijamin hanya dengan meminta maaf atau mengubah satu keputusan. Kepercayaan biasanya dibangun melalui rangkaian tindakan: janji yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, proses yang transparan, dan kesediaan mengoreksi langkah ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Bagi warga, ukuran akhirnya adalah apakah kebijakan membuat pemerintahan lebih mampu menyelesaikan persoalan sehari-hari.

Jika pemilih moderat kembali percaya, pemerintah dapat memperoleh ruang yang lebih besar untuk menjalankan agenda reformasi dan menghadapi pemilu mendatang. Jika tidak, basis inti mungkin cukup untuk menahan penurunan lebih jauh, tetapi belum tentu cukup untuk memenangkan dukungan nasional. Itulah inti pelajaran politik yang ditarik dari tiga tokoh tersebut: jaga nilai, sesuaikan cara dengan kenyataan, dan jangan menganggap dukungan publik sebagai sesuatu yang otomatis.