Partai Demokrat Korea (더불어민주당) tengah mengkaji rencana untuk memperluas Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi (고위공직자범죄수사처, 공수처) menjadi organisasi nasional dengan kantor-kantor regional, serta mengubahnya menjadi lembaga yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Menurut laporan, anggota parlemen dari Partai Demokrat Kim Gi-pyo menyatakan bahwa ia berencana merangkum rencana tersebut dan mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang tentang Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi (공수처법) pada awal November 2026. Namun, seorang pejabat pimpinan partai mengatakan bahwa gagasan itu masih merupakan pandangan pribadi Kim dan bahwa pendapat antara partai dan pemerintah perlu dihimpun lebih lanjut.

Latar belakang dan konteks

Inti gagasan ini adalah membagi kembali peran Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi. Menurut laporan, di kalangan Partai Demokrat muncul wacana untuk menyerahkan penyelidikan terhadap pejabat tinggi, termasuk presiden dan anggota parlemen, kepada Badan Investigasi Kejahatan Berat (중대범죄수사청, 중수청)—lembaga yang menyelidiki kejahatan berat—dan mengubah Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi menjadi lembaga pengawas yang mengawasi Badan Investigasi Kejahatan Berat, Badan Penuntutan (공소청)—lembaga yang bertugas melakukan penuntutan—serta pengadilan.

Kim Gi-pyo mengatakan bahwa skema idealnya adalah Badan Investigasi Kejahatan Berat, Badan Penuntutan, dan pengadilan menjalankan peran masing-masing, sementara Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi mengawasi dan menyelidiki para pejabat di lembaga-lembaga tersebut. Menurut laporan, juga tengah dibahas kemungkinan Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi memiliki kantor-kantor regional seperti kantor kejaksaan distrik atau pengadilan distrik pada masa lalu, dengan pegawai yang bergiliran bertugas antara kantor pusat dan kantor daerah untuk mengawasi pelanggaran di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan di seluruh negeri.

Pembahasan ini terkait dengan penilaian terhadap Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi. Lembaga itu mulai beroperasi pada 2021 atas prakarsa Partai Demokrat, tetapi di internal partai pernah muncul seruan untuk membubarkannya karena hasil penyelidikannya dinilai minim. Laporan tersebut juga menyebut bahwa pada Januari 2025, setelah upaya pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol gagal, Jeong Cheong-rae, yang saat itu menjabat ketua Komite Legislasi dan Kehakiman, mengecam kepala Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi.

Arti berita ini

Jika Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi diubah menjadi lembaga pengawas dengan kantor-kantor di seluruh negeri, cakupan dan cara lembaga itu mengawasi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dapat berubah. Perubahan ini tidak hanya menyangkut peran Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi, tetapi juga dapat memengaruhi lembaga mana yang menangani penyelidikan terhadap pejabat tinggi dan bagaimana independensi lembaga tersebut dijamin.

Secara khusus, menurut laporan, Badan Investigasi Kejahatan Berat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan (행정안전부), dan kepalanya diangkat oleh presiden. Artikel tersebut memuat pandangan bahwa gagasan menyerahkan penyelidikan terhadap presiden dan anggota parlemen kepada Badan Investigasi Kejahatan Berat, bukan kepada Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi yang independen, dapat memicu kontroversi mengenai independensi penyelidikan. Sebaliknya, semakin luas cakupan pengawasan Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi, semakin penting pula penentuan jumlah personel, kewenangan, dan tanggung jawab lembaga itu sendiri.

Sebagai contoh, jika muncul dugaan pelanggaran oleh polisi atau aparat lembaga penyelidikan di suatu daerah, berdasarkan gagasan organisasi nasional, kantor regional dapat bertugas mengawasi dan menyelidikinya. Namun, penjelasan ini mengandaikan bahwa rancangan tersebut nantinya diadopsi sebagai kebijakan; ini bukan berarti pendirian kantor-kantor regional atau cakupan yurisdiksinya telah dipastikan.

Perluasan menjadi organisasi nasional dan penataan ulang peran belum merupakan kebijakan yang dipastikan. Menurut laporan, pimpinan partai menyatakan bahwa pembahasan antara partai dan pemerintah masih diperlukan, sementara di antara anggota Partai Demokrat di Komite Legislasi dan Kehakiman juga muncul seruan untuk membubarkan lembaga tersebut dan penolakan terhadap perluasannya.

Informasi tentang sistem dan dukungan terkait

Menurut laporan, rencana perubahan tersebut akan ditempuh melalui perubahan Undang-Undang tentang Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi (공수처법). Karena itu, pendirian kantor-kantor regional, penyesuaian jumlah personel, dan pembagian kewenangan penyidikan antarlembaga harus dipandang sebagai gagasan yang masih dalam tahap pembahasan, bukan sistem yang sedang berlaku.

Persoalannya terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama, cakupan dan cara Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi mengawasi serta menyelidiki aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan penyidik. Kedua, bagaimana menjamin independensi jika penyelidikan terhadap pejabat tinggi, termasuk presiden dan anggota parlemen, diserahkan kepada Badan Investigasi Kejahatan Berat. Menurut laporan, karena kepala Badan Investigasi Kejahatan Berat diangkat oleh presiden, hal yang perlu dicermati adalah bagaimana pembagian kewenangan ini nantinya diatur dalam rancangan undang-undang.

Fakta yang telah dipastikan dan hal yang belum diketahui

Fakta yang telah dipastikan

  • Dilaporkan bahwa Partai Demokrat tengah mengkaji rencana untuk memperluas Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi menjadi organisasi berskala nasional.
  • Gagasan yang dibahas mencakup penyerahan penyelidikan terhadap pejabat tinggi kepada Badan Investigasi Kejahatan Berat, sementara Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi akan mengawasi dan menyelidiki aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
  • Kim Gi-pyo menyatakan bahwa ia berencana mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang tentang Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi pada awal November 2026.
  • Anggota Partai Demokrat di Komite Legislasi dan Kehakiman berencana mengadakan diskusi di Majelis Nasional (국회) pada 7 Oktober 2026 dengan tema perubahan menyeluruh atas fungsi Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi.
  • Seorang pejabat pimpinan partai mengatakan bahwa gagasan itu masih merupakan pandangan pribadi Kim dan bahwa pembahasan lebih lanjut antara partai dan pemerintah diperlukan.

Hal yang belum diketahui

  • Jumlah dan lokasi kantor regional serta skala personel dan anggaran Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi belum dapat diketahui dari informasi yang dipublikasikan.
  • Isi terperinci rancangan perubahan undang-undang serta jadwal pengajuan dan pembahasannya belum dipastikan.
  • Belum diketahui apakah rencana perluasan menjadi organisasi nasional akan disetujui pada akhirnya setelah pembahasan antara partai dan pemerintah.
  • Langkah konkret untuk memperkuat independensi penyelidikan terhadap pejabat tinggi belum dipaparkan.

Hal yang perlu diperhatikan pembaca

  • Perlu dipastikan apakah rancangan perubahan Undang-Undang tentang Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi benar-benar diajukan, serta bagaimana rancangan itu mengatur kantor-kantor regional dan cakupan pengawasan serta penyidikan lembaga tersebut.
  • Jika rancangan tersebut menyerahkan penyelidikan terhadap pejabat tinggi kepada Badan Investigasi Kejahatan Berat, pembaca dapat mencermati bagaimana ketentuan mengenai independensi penyidikan dan mekanisme pengangkatan kepala badan itu dirumuskan.
  • Perlu dicermati apakah perbedaan pendapat di internal partai menyempit dalam diskusi pada 7 Oktober 2026 dan pembahasan antara partai dan pemerintah setelahnya.