Ketua Mahkamah Agung Cho Hee-dae mengajukan surat alasan bahwa ia tidak akan hadir sebagai saksi umum dalam audit parlemen terhadap Mahkamah Agung yang akan diselenggarakan Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional pada 6 Oktober. Cho mengatakan kesaksian terkait penggunaan hak Ketua Mahkamah Agung untuk mengajukan calon hakim agung dapat bertentangan dengan pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. Ia juga menyatakan sulit untuk mengungkap secara terperinci proses pengangkatan pejabat yang sedang berlangsung serta pembicaraannya dengan presiden. Partai Demokrat mengkritiknya karena menolak permintaan pengawasan yang sah dari Majelis Nasional, sementara Partai Kekuatan Rakyat membalas dengan menyebut langkah Partai Demokrat sebagai “politik intimidasi”.

Latar belakang dan konteks

Pada 28 September, Komite Legislasi dan Kehakiman menetapkan Cho sebagai saksi umum dalam audit parlemen atas inisiatif Partai Demokrat. Dalam perjalanan menuju kantor pada hari yang sama, Cho mengatakan akan membahas dalam audit parlemen penolakannya terhadap permintaan Gedung Biru (청와대) untuk kembali mengajukan calon hakim agung. Anggota parlemen Kim Eui-kyeom, koordinator Partai Demokrat di komite tersebut, mengumumkan bahwa Cho menyerahkan surat alasan tidak hadir pada 4 Oktober dan mengkritiknya karena mengubah pernyataannya sebelumnya.

Alasan yang dicantumkan dalam surat tersebut diberitakan. Cho berpendapat bahwa hak untuk mengajukan calon hakim agung merupakan kewenangan independen Ketua Mahkamah Agung berdasarkan konstitusi, dan meminta Ketua Mahkamah Agung memberikan kesaksian tentang hal itu di Majelis Nasional bertentangan dengan semangat pemisahan kekuasaan serta independensi kekuasaan kehakiman. Ia juga mengatakan bahwa mengungkap secara terperinci informasi pribadi calon, proses pengangkatan pejabat yang sedang berlangsung, atau pembicaraan dengan presiden tidaklah tepat. Ia turut menyebut kemungkinan penyelidikan terkait pengaduan atas penggunaan hak mengajukan calon hakim agung.

Partai Demokrat membantah dengan menyatakan bahwa audit parlemen merupakan kewenangan Majelis Nasional berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Korea (헌법 제61조). Kim berpendapat bahwa jika kemungkinan penyelidikan saja bisa menjadi alasan untuk tidak hadir, hal itu dapat menciptakan dalih bagi pejabat publik yang dilaporkan untuk menghindari audit parlemen. Partai Demokrat berpendapat bahwa penolakan untuk kembali mengajukan calon melanggar hak warga untuk mendapatkan pengadilan, dan bahwa terdapat dugaan pelanggaran konstitusi dan hukum, termasuk pengumpulan rapat pejabat pada masa darurat militer pada 3 Desember. Ini merupakan klaim Partai Demokrat; berdasarkan pemberitaan yang disajikan, status pelanggarannya belum dapat dipastikan.

Arti berita ini

Perdebatan ini berada di titik pertemuan antara kewenangan audit parlemen untuk memeriksa kegiatan pejabat dan lembaga publik dengan prinsip menjaga independensi peradilan. Persoalan yang mencuat adalah sejauh mana Majelis Nasional dapat meminta keterangan tentang penggunaan hak Ketua Mahkamah Agung untuk mengajukan calon hakim agung, serta bagaimana informasi sensitif terkait pengangkatan pejabat atau pembicaraan dengan presiden semestinya ditangani. Kedua pihak mengedepankan nilai-nilai konstitusional yang berbeda, sehingga permintaan untuk hadir saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu pihak benar.

Masalah ini juga penting bagi warga. Keterangan pejabat publik dalam audit parlemen dapat membantu menelusuri proses di balik keputusan publik, tetapi muncul pula pertanyaan mengenai cakupan dan cara pemberian kesaksian agar independensi peradilan tidak dirugikan. Sebagai contoh, jika Majelis Nasional menanyakan proses pengajuan calon, warga dapat membedakan antara informasi yang bisa diungkap dalam jawaban dan informasi pribadi calon atau isi pembicaraan yang menurut Cho sulit untuk diungkap. Namun, pertanyaan dan jawaban yang sebenarnya belum diketahui.

Perbedaan fokus dalam pemberitaan

Namun, fokus pemberitaan berbeda-beda. Satu laporan membahas desakan kehadiran dari anggota parlemen Park Ji-won, yang berkata “pokoknya harus datang”, serta contoh Ketua Mahkamah Agung terdahulu yang hadir dalam audit parlemen. Laporan lain menyampaikan secara bersamaan tanggapan yang berlawanan dari Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat. Laporan yang berfokus pada isi surat alasan menguraikan secara terperinci alasan yang diajukan Cho, termasuk hak mengajukan calon, independensi kekuasaan kehakiman, dan kemungkinan penyelidikan.

Park mengklaim bahwa mantan Ketua Mahkamah Agung Min Bok-gi dan Cho Jin-man hadir sebagai saksi audit parlemen pada 1960-an dan 1970-an serta memberikan jawaban, dan bahwa Kim Byeong-ro, Ketua Mahkamah Agung pertama, juga memenuhi permintaan Majelis Nasional untuk hadir pada hari yang sama. Ia mendesak Cho hadir dengan mengatakan bahwa audit parlemen, sidang pleno, dan komite tetap tetap berlangsung bahkan ketika orang-orang mengungsi akibat perang. Ia juga berpendapat bahwa polemik pengajuan ulang calon, rapat pejabat pada malam darurat militer dan pemberontakan 3 Desember, serta “pemecahan transaksi kartu perusahaan” di Mahkamah Agung tidak berkaitan dengan perkara individual dan hanya Cho yang dapat menjawabnya. Informasi ini disampaikan sebagai klaim Park.

Fakta yang terkonfirmasi dan hal yang belum diketahui

Fakta yang terkonfirmasi

  • Pada 28 September, Komite Legislasi dan Kehakiman menetapkan Cho sebagai saksi umum dalam audit parlemen atas inisiatif Partai Demokrat.
  • Cho menyerahkan surat alasan tidak hadir pada 4 Oktober dan menyatakan bahwa ia sulit hadir dalam audit parlemen pada 6 Oktober.
  • Surat tersebut menyebut penggunaan hak mengajukan calon hakim agung dan independensi peradilan, pengungkapan informasi sensitif tentang pengangkatan pejabat dan pembicaraan, serta kemungkinan penyelidikan sebagai alasan untuk tidak hadir.
  • Partai Demokrat meminta Cho hadir dengan merujuk pada kewenangan pengawasan Majelis Nasional dan pernyataan Cho sebelumnya, sementara Partai Kekuatan Rakyat mengkritik tekanan dari Partai Demokrat.

Hal yang belum diketahui

  • Pemberitaan yang disajikan tidak menyebutkan apakah Cho benar-benar hadir dalam audit parlemen setelahnya.
  • Berdasarkan pemberitaan ini saja, tidak diketahui melalui prosedur apa dugaan yang diajukan Partai Demokrat akan dinilai ataupun seperti apa hasilnya.

Hal yang perlu diperiksa pembaca

  • Perlu dipastikan apakah Cho hadir dalam audit parlemen pada 6 Oktober dan bagaimana Komite Legislasi dan Kehakiman benar-benar mengajukan pertanyaan.
  • Dengan menelaah pemberitaan lanjutan dan memisahkan klaim dalam surat alasan dari sanggahan pihak Majelis Nasional, pembaca dapat melihat lebih jelas apakah persoalannya adalah kehadiran itu sendiri atau cakupan kesaksian terkait hak mengajukan calon hakim agung.
  • Dugaan pelanggaran konstitusi dan hukum yang diajukan Partai Demokrat perlu diperiksa dengan membedakan klaim partai dari penilaian yang telah terkonfirmasi.

Referensi