Lee ingin menjangkau publik tanpa perantara

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyatakan akan memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media sosial. Ia menyebut platform seperti X sebagai saluran yang menghubungkan dirinya dengan warga dan membantu menyampaikan informasi secara langsung.

Dalam unggahan pada malam 30 September, Lee mengatakan bahwa media sosial telah membantu menyampaikan kebenaran dan berperan dalam perjalanan politiknya hingga menjadi presiden. Ia menambahkan bahwa ketika situasi semakin sulit dan serangan yang dianggapnya menyimpang semakin kuat, pemerintah justru perlu lebih banyak berbicara langsung kepada masyarakat.

“Semakin sulit situasinya, semakin kuat serangan yang menyimpang, semakin kita perlu berkomunikasi langsung dengan rakyat dan mengandalkan dukungan mereka,” demikian pesan Lee.

Pernyataan tersebut muncul ketika kepercayaan terhadap pemerintah sedang menghadapi tekanan. Dengan menyampaikan penjelasan langsung, Lee tampaknya ingin mengurangi kesalahpahaman mengenai kebijakan dan isu pemerintahan, sekaligus menanggapi kritik tanpa selalu mengandalkan konferensi pers atau pernyataan resmi dari pejabat lain.


Aktivitas di X kembali meningkat

Dalam beberapa hari terakhir September, unggahan Lee di X meningkat. Ia menerbitkan delapan unggahan pada 29 September dan sembilan pada 30 September. Sebelumnya, jumlah unggahannya sempat berkurang di tengah kontroversi mengenai dugaan campur tangan dalam kongres partai dan kritik terhadap proses pemeriksaan calon pejabat dalam perombakan kabinet.

Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober, Lee beberapa kali menyampaikan pandangannya mengenai Kim Ji-yong, calon kepala pertama badan penyidikan kejahatan berat. Pola ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya dipakai untuk membagikan kegiatan kepresidenan, tetapi juga semakin menjadi ruang untuk menanggapi persoalan politik dan keputusan pemerintahan secara langsung.

Lee juga pernah menyerukan agar pendukungnya menghadapi apa yang ia sebut sebagai kebohongan, ucapan kasar, dan serangan terhadap dirinya. Pesan semacam itu dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara para pendukung, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah presiden sedang berbicara kepada seluruh warga atau terutama kepada kelompok yang sudah sejalan dengannya.

Ajakan partisipasi dan bahasa khas pendukung

Pada 1 Oktober, Lee memperkenalkan sebuah arsip daring yang mengundang partisipasi masyarakat. Ia meminta warga untuk ikut berkontribusi dan menggunakan ungkapan bernada jenaka yang populer di kalangan sebagian komunitas pendukungnya.

Pilihan bahasa seperti ini membuat komunikasi presiden terasa lebih informal dan dekat dengan budaya internet. Namun, ungkapan yang akrab bagi satu kelompok dapat terasa eksklusif atau sulit dipahami oleh kelompok lain, sehingga jangkauan pesan presiden berpotensi menjadi terbatas.


Cara komunikasi yang ingin ditempuh

Lee mengatakan bahwa komunikasi dengan publik tidak akan terbatas pada unggahan media sosial. Ia menyebut berbagai cara untuk menjangkau warga, termasuk forum tanya jawab dan kegiatan tatap muka.

  • Konferensi pers: presiden menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebijakan dan peristiwa terkini.
  • Debat atau forum diskusi: pemerintah dapat menjelaskan perbedaan pandangan dan mendengar argumen dari pihak lain.
  • Kunjungan ke lapangan: presiden bertemu warga dan melihat langsung persoalan, misalnya dampak layanan publik atau kebijakan di suatu wilayah.
  • Siaran langsung di YouTube: penjelasan dapat disampaikan tanpa jeda penyuntingan, meski format ini juga menuntut kehati-hatian karena ucapan langsung segera tersebar luas.
  • Percakapan informal dengan warga: Lee merujuk pada gaya “percakapan di dekat perapian” yang pernah digunakan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, yakni penjelasan santai yang dirancang agar terasa dekat dengan masyarakat.

Gagasan utamanya adalah membuat komunikasi pemerintah lebih mudah dijangkau dan dipahami. Sebagai contoh, kebijakan yang biasanya dijelaskan dalam dokumen panjang dapat diterangkan langsung melalui video atau sesi tanya jawab, sehingga warga dapat mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.

Komunikasi langsung dapat memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat, tetapi keterbukaan juga perlu disertai ketepatan informasi, konsistensi, dan ruang untuk mendengar kritik.

Tekanan politik tercermin dalam angka dukungan

Keinginan Lee untuk lebih sering berbicara kepada publik muncul di tengah hasil survei yang menunjukkan penilaian terhadap kinerja pemerintah terbagi. Survei Indeks Nasional Korea, yang hasilnya dirilis pada 1 Oktober, mencatat 50% responden menilai kinerja pemerintahan Lee secara negatif, sementara 43% memberikan penilaian positif.

Angka tersebut menggambarkan tantangan politik yang dihadapi pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab setiap penilaian. Dalam situasi seperti ini, presiden dapat menggunakan komunikasi langsung untuk menerangkan keputusan yang kontroversial atau mengoreksi informasi yang dinilai keliru. Namun, pesan yang terlalu berpusat pada pembelaan diri juga dapat membuat warga merasa bahwa pemerintah lebih sibuk berdebat daripada menyelesaikan masalah.

Media sosial mempercepat penyebaran pesan: satu unggahan dapat dibaca, dikutip, dan diperdebatkan dalam hitungan menit. Kecepatan itu berguna saat pemerintah harus memberikan informasi segera, tetapi juga membuat koreksi lebih sulit apabila pernyataan awal tidak akurat atau dipahami di luar konteks.


Pengamat mengingatkan risiko konfrontasi

Sejumlah pengamat politik menilai gaya komunikasi presiden perlu dikelola dengan cermat. Profesor Kim Yun-cheol dari Kolese Humanitas Universitas Kyung Hee mengatakan bahwa pesan Lee terlihat sangat langsung dan kerap mengambil posisi berhadap-hadapan dengan lawan. Menurutnya, bila presiden tampak berada di garis depan untuk bertarung dalam setiap perselisihan, ketegangan politik dapat semakin meningkat dan beban terhadap presiden sendiri bertambah.

Kim juga menekankan pentingnya “kesabaran strategis”, yaitu menahan diri dari membalas setiap provokasi agar pemerintah dapat memilih waktu dan cara respons yang paling efektif. Dalam praktiknya, ini berarti tidak setiap kritik harus dijawab segera oleh presiden; sebagian persoalan mungkin lebih tepat ditangani melalui penjelasan terukur dari pejabat yang membidangi isu tersebut.

Pengamat politik Lee Jong-hoon memperingatkan bahwa semakin banyak pernyataan yang dikeluarkan, semakin besar pula kemungkinan terjadi kesalahan atau munculnya perdebatan baru. Ia juga menilai bahwa jika presiden mengambil alih tanggapan terhadap hampir semua persoalan, pejabat senior di kantor kepresidenan serta para menteri dapat memilih diam.

Jika presiden selalu menjadi orang pertama yang menanggapi setiap isu, pejabat lain mungkin kehilangan ruang untuk menjelaskan kebijakan dan bertanggung jawab atas bidangnya.

Analis politik Yoon Tae-gon berpendapat bahwa pesan yang tampak ditujukan terutama kepada kelompok pendukung terbatas bukanlah pilihan strategis yang bijak. Ia juga menilai presiden mungkin merasa terisolasi. Penilaian tersebut menyoroti dilema komunikasi politik: pesan yang menguatkan pendukung inti belum tentu mampu meyakinkan warga yang belum menentukan sikap atau yang mengkritik pemerintah.


Manfaat dan batas komunikasi langsung

Komunikasi melalui media sosial memberi pemimpin kesempatan untuk menyampaikan pandangan tanpa perantara. Hal ini dapat membantu pemerintah menjelaskan kebijakan dengan cepat, terutama ketika informasi yang beredar simpang siur atau publik membutuhkan tanggapan segera.

Namun, media sosial bukan pengganti penuh bagi lembaga pemerintahan, konferensi pers, atau proses pengambilan keputusan yang transparan. Unggahan singkat sulit memuat seluruh latar belakang kebijakan, sedangkan pesan yang terlalu tajam dapat membuat perbedaan pendapat terlihat seperti pertarungan antar-kelompok.

Beberapa hal akan menentukan apakah strategi Lee dapat membangun kepercayaan:

  • Akurasi: informasi harus diperiksa sebelum dipublikasikan dan dikoreksi secara terbuka jika keliru.
  • Konsistensi: pesan di media sosial perlu selaras dengan penjelasan resmi dan tindakan pemerintah.
  • Jangkauan: komunikasi sebaiknya berbicara kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada pendukung yang sudah sepakat.
  • Pembagian tanggung jawab: menteri dan pejabat terkait tetap perlu menjelaskan kebijakan di bidang masing-masing.
  • Kesediaan mendengar: komunikasi dua arah berarti tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima pertanyaan dan kritik.

Pada akhirnya, lebih banyak unggahan belum tentu berarti komunikasi yang lebih baik. Tantangan bagi Lee adalah menggunakan kedekatan media sosial untuk menjelaskan keputusan dan mendengarkan warga, tanpa menjadikan setiap kontroversi sebagai konfrontasi langsung antara presiden dan para pengkritiknya.