Kapan Mahkamah Konstitusi Korea Menyatakan Sebuah Undang-Undang Tetap Berlaku?

1. Kisah di Balik Persoalan Hukum

Arif Pratama, seorang pemilik usaha kecil di Seoul, sedang berperkara mengenai kewajiban yang timbul dari sebuah ketentuan undang-undang. Ia yakin aturan itu, jika diterapkan kepadanya, bertentangan dengan hak-hak yang dijamin konstitusi. Arif meminta pengadilan yang memeriksa perkaranya mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi Korea. Permintaan itu ditolak.

Arif lalu menempuh jalur yang tersedia baginya: pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea. Ia berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan dasar hukum yang menurutnya merugikan. Tetapi ada hal yang belum ia pertimbangkan: pengadilan tertinggi Korea sebelumnya telah menafsirkan ketentuan tersebut dengan cara yang mengecualikan penerapan yang dianggap bermasalah secara konstitusional.

2. Pertanyaan Hukumnya

Dalam keadaan apa Mahkamah Konstitusi Korea dapat menyatakan bahwa undang-undang yang diuji melalui pengaduan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi?

3. Apa Kata Hukum Korea?

Pasal 68 ayat (2) menyediakan jalur bagi seseorang untuk mengajukan pengaduan konstitusional ketika pengadilan yang sedang menangani perkaranya menolak permintaan agar pengujian konstitusional suatu undang-undang diajukan. Pengaduan ini berkaitan dengan undang-undang yang relevan bagi perkara pemohon; bukan permintaan umum untuk menilai semua aturan yang dianggap tidak adil.

Dalam pengujian undang-undang, pernyataan bahwa suatu ketentuan bertentangan dengan konstitusi memerlukan dukungan sedikitnya enam hakim Mahkamah Konstitusi. Jika dukungan itu tidak tercapai, Mahkamah dapat memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ada pula keadaan lain yang penting. Jika Mahkamah Agung Korea telah menafsirkan sebuah ketentuan secara selaras dengan konstitusi—dengan menyingkirkan bagian penerapan yang bermasalah—Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan ketentuan tersebut konstitusional. Gagasan di baliknya adalah bahwa aturan itu masih dapat diterapkan dengan cara yang tidak melanggar konstitusi.

Pokok-pokok yang perlu dipahami adalah:

• Ambang suara: untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, diperlukan sedikitnya enam suara hakim.
• Penafsiran yang membatasi penerapan: sebuah ketentuan dapat dipertahankan jika penafsiran yang sesuai dengan konstitusi mengecualikan penerapan yang tidak dapat dibenarkan.
• Konteks perkara: dalam pengaduan berdasarkan Pasal 68 ayat (2), persoalan konstitusional harus berkaitan dengan aturan yang relevan bagi perkara pemohon.

4. Bagaimana Pengadilan Korea Menilai Persoalan Ini?

Mahkamah Konstitusi tidak hanya membaca bunyi sebuah ketentuan secara harfiah. Mahkamah juga mempertimbangkan bagaimana aturan itu dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik. Jika terdapat penafsiran yang sejalan dengan konstitusi, dan penafsiran itu membatasi aturan agar tidak menjangkau penerapan yang bermasalah, Mahkamah dapat memilih mempertahankan ketentuan tersebut alih-alih menyatakan seluruhnya tidak berlaku.

Yang diuji bukan hanya kata-kata dalam undang-undang, tetapi juga makna dan akibat hukumnya dalam penerapan. Penafsiran yang konstitusional dapat menjadi alasan untuk menyatakan ketentuan tetap berlaku.

Di sisi lain, Mahkamah tidak menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional hanya karena seorang pemohon merasa dirugikan atau karena sebagian hakim memiliki keberatan. Untuk putusan inkonstitusionalitas, ambang dukungan enam hakim harus terpenuhi. Karena itu, hasil akhir dapat berupa putusan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun perdebatan mengenai maknanya cukup serius.

5. Menerapkan Hukum pada Perkara Arif

Pertama, Arif menggunakan jalur yang tepat untuk situasinya. Pengadilan yang menangani perkaranya menolak permintaan agar pengujian undang-undang diajukan, sehingga ia membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 68 ayat (2).

Kedua, Arif tetap harus menunjukkan mengapa ketentuan yang dipersoalkan relevan bagi perkaranya dan bagaimana penerapannya menimbulkan persoalan konstitusional. Pengaduan konstitusional bukan sekadar kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil perkara.

Ketiga, Mahkamah mempertimbangkan penafsiran yang sudah digunakan Mahkamah Agung. Dalam skenario Arif, Mahkamah Agung telah menafsirkan ketentuan itu secara selaras dengan konstitusi, dengan mengecualikan penerapan yang dianggap bermasalah. Artinya, menurut pendekatan tersebut, aturan masih dapat diberlakukan tanpa menghasilkan akibat yang dikhawatirkan Arif.

Keempat, apabila dalam pemeriksaan tidak terkumpul dukungan sedikitnya enam hakim untuk menyatakan ketentuan itu inkonstitusional, Mahkamah tidak dapat menjatuhkan putusan inkonstitusionalitas. Ditambah adanya penafsiran konstitusional dari Mahkamah Agung, dasar untuk mempertahankan ketentuan itu menjadi semakin jelas.

Namun, penafsiran Mahkamah Agung bukan berarti setiap keberatan Arif otomatis gugur. Ia masih dapat menjelaskan bahwa penafsiran tersebut tidak sungguh-sungguh melindungi haknya atau bahwa pengadilan dalam perkaranya menerapkan aturan dengan cara yang berbeda. Persoalan seperti itu bergantung pada isi ketentuan dan fakta perkara, bukan semata-mata pada nama jalur hukum yang ditempuh.

6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Dalam kisah ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan itu sejalan dengan dua hal: tidak ada dukungan sedikitnya enam hakim untuk menyatakan aturan inkonstitusional, dan Mahkamah Agung telah mengadopsi penafsiran yang mengecualikan penerapan yang bermasalah. Putusan tersebut tidak berarti setiap penggunaan aturan itu pasti sah dalam semua perkara; penerapan konkretnya tetap harus mengikuti penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.

Bagi pembaca yang menghadapi keadaan serupa, tiga langkah praktis ini dapat membantu:

• Periksa hubungan aturan dengan perkara Anda. Catat bagaimana ketentuan itu memengaruhi hak atau kewajiban Anda secara langsung.
• Telusuri penafsiran pengadilan yang sudah ada. Jika pengadilan tertinggi telah membatasi penerapan aturan, jelaskan secara konkret mengapa pembatasan itu tidak menyelesaikan masalah dalam perkara Anda.
• Simpan dokumen dan perhatikan tenggat. Simpan keputusan yang menolak permintaan pengujian serta dokumen perkara terkait, lalu segera minta nasihat hukum mengenai persyaratan dan batas waktu pengajuan yang berlaku.