1. Kisah di Balik Sebuah Aturan
Rina Pratama, pemilik usaha kecil di Seoul, sedang menghadapi gugatan perdata dari mantan rekan bisnisnya, Minho Park. Dalam perkara itu, hakim harus menerapkan sebuah ketentuan undang-undang yang, menurut Rina, membuatnya kehilangan kesempatan untuk membuktikan klaimnya secara adil. Ia merasa aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Pengacaranya menyarankan agar Rina meminta pengadilan yang menangani perkara itu mengajukan persoalan konstitusional tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Korea. Rina lalu mengajukan permohonan tertulis. Namun, pengadilan menolaknya. Ia pun menghadapi dua persoalan sekaligus: bagaimana melanjutkan sengketa perdata, dan apakah penolakan itu bisa dilawan secara langsung?
2. Pertanyaan Hukumnya
Dapatkah pihak yang sedang berperkara meminta Mahkamah Konstitusi Korea langsung menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi? Jika pengadilan menolak permintaan tersebut, upaya hukum apa yang masih tersedia, dan apakah perkara utama harus berhenti sementara?
3. Apa Kata Hukum Korea
Di Korea Selatan, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks perkara konkret berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan pengadilan biasa. Mekanisme ini bersifat konkret karena persoalan konstitusional muncul dalam perkara yang sedang berjalan, dan bersifat setelah undang-undang berlaku karena yang diuji adalah undang-undang yang telah ditetapkan.
Menurut Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) angka 1 Konstitusi Korea, pengadilan mengajukan pertanyaan tentang konstitusionalitas undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutus apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.
Artinya, pihak berperkara tidak mengajukan permohonan pengujian langsung melalui jalur ini. Pihak tersebut meminta pengadilan yang menangani perkaranya agar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengadilan juga dapat bertindak atas prakarsanya sendiri.
Agar permohonan diajukan, dua hal utama perlu terpenuhi:
- Ketentuan yang dipersoalkan harus relevan bagi putusan perkara. Dengan kata lain, ketentuan itu harus menjadi bagian dari hukum yang perlu diterapkan untuk menyelesaikan sengketa.
- Harus ada alasan yang masuk akal untuk meragukan konstitusionalitasnya. Ketidaksetujuan terhadap hasil yang mungkin timbul saja tidak cukup.
Pihak berperkara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan selama perkara masih berjalan. Permohonan itu diproses sebagai perkara permohonan yang berkaitan dengan perkara utama, dan menurut aturan prosedural yang berlaku, permohonan tersebut tidak dikenai biaya meterai pengadilan. Jika pengadilan menerima alasan permohonan dan membuat keputusan untuk mengajukan pengujian, berkas keputusan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur pengadilan. Mahkamah Agung bukan badan yang menilai ulang kelayakan keputusan pengajuan itu; perannya dalam alur tersebut adalah sebagai jalur penerusan.
Jika pengadilan benar-benar mengajukan permohonan, perkara utama pada umumnya ditangguhkan sampai Mahkamah Konstitusi memutus persoalan konstitusional tersebut. Pengadilan dapat melanjutkan langkah prosedural selain putusan akhir jika dianggap mendesak.
Penangguhan tidak terjadi hanya karena pihak berperkara meminta pengujian. Perkara utama berhenti sementara setelah pengadilan memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.
Jika pengadilan menolak permintaan pihak berperkara, keputusan penolakan itu tidak dapat diajukan banding atau banding lanjutan secara terpisah. Namun, pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apabila jalur itu digunakan, pihak yang sama tidak dapat kembali mengajukan permohonan pengujian dengan alasan yang sama dalam perkara yang sedang berjalan.
4. Cara Pengadilan Korea Menilai Permohonan
Pengadilan Korea tidak mengajukan persoalan konstitusional hanya karena salah satu pihak menyebut suatu undang-undang tidak adil atau bertentangan dengan konstitusi. Hakim terlebih dahulu menilai hubungan antara aturan tersebut dan hasil perkara. Jika perkara tetap dapat diputus dengan cara yang sama tanpa menerapkan aturan yang dipersoalkan, syarat relevansi mungkin tidak terpenuhi.
Pengadilan juga menilai apakah keraguan konstitusional itu memiliki dasar yang cukup. Prinsip umumnya adalah bahwa pengujian harus menyangkut persoalan hukum yang nyata dalam perkara, bukan pertanyaan abstrak tentang apakah suatu undang-undang baik atau buruk.
Pengadilan menjadi pintu masuk untuk pengujian undang-undang dalam perkara konkret. Namun, keputusan akhir mengenai konstitusionalitas tetap berada pada Mahkamah Konstitusi.
Penolakan permohonan tidak mengakhiri perkara utama. Pihak yang tidak puas dapat mengangkat persoalan hukum yang relevan dalam banding atas putusan perkara utama; pengadilan tingkat banding akan menilainya secara mandiri. Selain itu, jika permohonan pengujian telah ditolak, pihak tersebut dapat menempuh pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
5. Menerapkan Hukum pada Perkara Rina
Pertama, Rina harus menunjukkan bahwa ketentuan yang ia persoalkan memang akan diterapkan dalam sengketa dengan Minho. Ia tidak cukup mengatakan bahwa aturan itu merugikannya. Ia perlu menjelaskan bagaimana penerapan aturan tersebut dapat memengaruhi hak, pembuktian, atau hasil perkara perdatanya.
Kedua, Rina harus menyampaikan alasan konstitusional yang dapat dinilai pengadilan. Misalnya, ia perlu menjelaskan hak atau prinsip konstitusional mana yang menurutnya terdampak dan mengapa persoalan itu menimbulkan keraguan yang masuk akal. Pengadilanlah yang menilai apakah syarat tersebut terpenuhi.
Dalam cerita ini, pengadilan menolak permohonan Rina. Karena itu, perkara perdatanya tidak otomatis ditangguhkan. Rina tidak dapat mengajukan banding terpisah hanya terhadap keputusan penolakan tersebut. Namun, ia masih memiliki dua langkah yang berbeda: mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2), serta—jika putusan perkara utamanya merugikan—memperdebatkan persoalan hukum itu dalam proses banding atas putusan utama.
Rina juga perlu memahami batas penting: apabila ia mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2), ia tidak boleh mengulang permohonan pengujian dengan alasan yang sama dalam proses perkara yang sedang berjalan. Karena itu, ia dan pengacaranya perlu mempertimbangkan pilihan prosedural tersebut dengan cermat, termasuk bagaimana perkara utama tetap bergerak selama permohonan pengujian tidak diajukan oleh pengadilan.
6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan?
Rina tidak berhasil membuat pengadilan mengajukan undang-undang yang dipersoalkannya kepada Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa aturan tersebut konstitusional; artinya, pengadilan yang menangani perkaranya tidak meneruskan pertanyaan itu melalui mekanisme pengujian dalam perkara konkret. Rina melanjutkan sengketa perdatanya, berkonsultasi dengan pengacaranya mengenai pengaduan konstitusional Pasal 68 ayat (2), dan menjaga agar argumen hukumnya tetap dapat dibawa dalam banding atas putusan perkara utama.
Bagi siapa pun yang menghadapi situasi serupa:
- Jelaskan kaitan aturan dengan perkara Anda. Tunjukkan secara konkret mengapa ketentuan itu harus diterapkan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi putusan.
- Susun alasan konstitusional yang terarah. Identifikasi hak atau prinsip yang dipersoalkan, bukan hanya menyatakan bahwa hasil penerapan undang-undang terasa tidak adil.
- Jangan lewatkan jalur dan tahap prosedural. Penolakan tidak dapat dilawan melalui banding terpisah, tetapi mungkin tersedia pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2) dan upaya hukum atas putusan perkara utama. Mintalah nasihat hukum sebelum memilih langkah, karena penggunaan satu jalur dapat membatasi pengajuan ulang dengan alasan yang sama.
